Laos – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam RI) Hadi Tjahjanto menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri untuk Pilar Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Vientiane, Laos pada tanggal 8 /10. Pertemuan mengidentifikasi pencapaian cetak biru pilar Politik Keamanan ASEAN.
Dalam pernyataan nasional Indonesia, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengapresiasi pencapaian cetak biru pilar APSC yang telah mencapai 99.6%. Ia juga menyoroti perlunya menyepakati Rencana Strategi untuk Visi Komunitas ASEAN 2045 agar ASEAN dapat terus beradaptasi dengan dinamika strategi di kawasan dan mampu mengatasi berbagai tantangan masa depan. Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi perhatian Indonesia. “Kita perlu memperkuat penegakan hukum, pengelolaan perbatasan dan kerja sama ASEAN dalam mengatasi kejahatan lintas negara ini”, ujar Menko Polhukam Hadi.
Sementara itu, Menlu Retno secara khusus mengangkat 2 (dua) isu penting lainnya di kawasan:
Pertama, mengenai isu Laut China Selatan.
Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam situasi perkembangan yang dekat Laut Cina Selatan dan berharap eskalasi tidak terjadi di wilayah ini. Menlu Retno juga menekankan pentingnya terus menghormati UNCLOS 1982. Selain itu, Menlu Retno juga menekankan pentingnya untuk segera menyelesaikan Perundingan Kode Etik (COC) Laut China Selatan.
Kedua,mengenai penguatan pelindungan Hak Asasi Manusia.
“Dimana-mana kita menyaksikan berbagai tantangan terkait isu HAM. Hal ini menegaskan bahwa isu pelindungan Hak Asasi Manusia sangat rentan”, ujar Retno.
Menlu Retno menekankan pentingnya ASEAN memperkuat dan memajukan pembahasan isu HAM, khususnya melalui penguatan AICHR dan juga melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara mitra ASEAN lainnya. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan tradisional dan non-tradisional di kawasan.
Dalam kesempatan ini, Menlu juga menyinggung mengenai hak untuk membangun ( Hak atas Pembangunan ) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menciptakan HAM dan perdamaian dunia.
Editor: Amiruddin. MK
