Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus melangkah mantap dalam upaya digitalisasi birokrasi. Salah satu langkah progresif yang kini tengah digencarkan adalah pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE), sebuah sistem yang tak hanya memangkas waktu dan tenaga, tetapi juga membuka jalan menuju pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Hingga pertengahan Mei 2025, tercatat 45.551 transaksi elektronik telah dilakukan oleh jajaran Pemkab Aceh Barat. Jumlah tersebut melibatkan setidaknya 128 pengguna aktif, yang terdiri dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat administrator. Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring meningkatnya integrasi aplikasi layanan publik dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) – BSSN.
“Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mendorong transformasi digital. TTE bukan sekadar mengganti tanda tangan manual, tapi menjamin keabsahan dan keamanan dokumen dalam bentuk digital,” ungkap Erdian Mourny, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Barat, Jumat (16/5/2025).
Menurutnya, TTE menjadi pilar penting dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui penerapan TTE, birokrasi yang sebelumnya identik dengan lamban dan berbelit kini mulai beralih menuju sistem yang cepat, efisien, dan akurat.
Hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Aceh Barat saat ini telah mengadopsi penggunaan TTE dalam dokumen-dokumen resmi, surat menyurat, hingga nota dinas. Kecepatan layanan meningkat signifikan, dan proses administrasi menjadi lebih tertata.
“Penerapan TTE mempersempit celah manipulasi dan memperkuat integritas dokumen. Ini penting, terutama dalam urusan-urusan strategis yang membutuhkan validasi cepat dan legal,” lanjut Erdian.
Lebih dari sekadar efisiensi, TTE juga dinilai mampu menciptakan birokrasi yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Sistem ini memungkinkan pejabat menandatangani dokumen di mana pun dan kapan pun, bahkan saat berada di luar kota atau tengah menjalankan tugas lapangan.
Ke depan, Pemkab Aceh Barat menargetkan perluasan penggunaan TTE ke berbagai sektor layanan publik. Dari sistem perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga urusan pendidikan dan keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar tentang teknologi. Ini tentang perubahan budaya kerja. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin Aceh Barat mampu menjadi contoh daerah yang sukses menjalankan pemerintahan digital,” tutup Erdian optimistis.
Dengan langkah ini, Aceh Barat tak hanya berbenah, tetapi sedang membangun fondasi masa depan—sebuah tata kelola pemerintahan yang cepat, cerdas, dan berpihak pada pelayanan publik yang lebih baik.
Editor: Redaksi
