Home / Aceh Besar / Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 - 19:01 WIB

Musrenbang Kota Jantho 2027 Digelar, Pemkab Aceh Besar Tekankan Prioritas dan Efektivitas Anggaran

mm Redaksi

Asisten II Setdakab Aceh Besar M. Ali, S.Sos., M.Si., membuka Musrenbang Kecamatan Kota Jantho di Aula Gedung PKK Aceh Besar, Rabu (11/2/2026). Foto: Dok. MC Aceh Besar

Asisten II Setdakab Aceh Besar M. Ali, S.Sos., M.Si., membuka Musrenbang Kecamatan Kota Jantho di Aula Gedung PKK Aceh Besar, Rabu (11/2/2026). Foto: Dok. MC Aceh Besar

Kota Jantho – Bupati Aceh Besar yang diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Besar, M. Ali, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kota Jantho di Aula Gedung PKK Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah strategis dalam menyusun usulan prioritas pembangunan tahun mendatang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah. Musrenbang dihadiri unsur Forkopimcam, para keuchik, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan dan pemuda, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Baca Juga :  Ustadz Masrul Aidi Pimpin Halaqah Pengajian Rutin TP PKK Aceh Besar ke 38

Dalam sambutannya, M. Ali menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang efektif dan terarah, serta mengingatkan agar setiap program yang diusulkan benar-benar memanfaatkan anggaran daerah secara tepat dan bertanggung jawab.

“Musrenbang ini adalah momentum untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, setiap usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran daerah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar program seremonial.

Baca Juga :  Asisten III Sekda Aceh Bersama Kadis DPKA Dampingi Tim Komisi X DPR RI Tinjau Perpustakaan Aceh

“Kita ingin anggaran daerah dimanfaatkan sebaik mungkin, tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi hasilnya tidak dirasakan,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah kecamatan, gampong, dan OPD sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan berjalan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Aceh Besar.

“Kolaborasi dan partisipasi aktif semua pihak sangat penting. Dengan perencanaan yang matang, kita bisa mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Kota Jantho, Jalaluddin, SE, dalam laporannya menyampaikan sejumlah usulan prioritas masyarakat, di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Baca Juga :  Angkat Cerita Rakyat, Dinas Perpustakaan Aceh Barat Gelar Bimtek Kepenulisan Berbasis Budaya Lokal

Musrenbang berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan penyampaian aspirasi dari masing-masing perwakilan gampong. Seluruh hasil pembahasan akan dirangkum sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap perencanaan pembangunan ke depan semakin terarah, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Daerah

Layanan bantuan hukum Gratis bagi Warga Miskin di Aceh

Daerah

Misteri Dana BLUD RSUD Simeulue, Tenggelam di Tengah Sorotan Publik

Aceh Besar

Pj Bupati Aceh Besar Apresiasi dan Dukung Program I’M Jagong Kodam Iskandar Muda 

Parlementaria

ASN PPPK Belum Terima Tunjangan Kinerja dan Jabatan, Komisi 1 DPRA Desak Pemerintah Aceh Revisi Keputusan Gubernur

Advetorial

Lhokseumawe Perkuat Strategi Pengelolaan Sampah, Sekda Pimpin Rakor Percepatan

Daerah

Parah! Pemko Banda Aceh Anggarkan Rp679 Juta untuk Konten di Medsos IG dan TikTok

Daerah

Lantik Wakajati, 5 Asisten dan 15 Kajari, Kajati Aceh Tekankan Integritas Serta Jauhi Hedonisme

Pemerintah

Menko Polhukam Pastikan Pemerintah Dukung Organisasi Kemanusiaan