NOA | Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jantho, di The Pade Hotel, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (8/7/2023).
Sesuai hasil lobi Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, SSTP, MM, ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta beberapa waktu lalu, mereka siap membantu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sedikitnya tiga kawasan di Aceh Besar.
Pj Bupati Aceh Besar yang diwakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar, Syahrial Amanullah ST membuka FGD tersebut yang juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Besar , Perwakilan Dinas Perhubungan, BPN, Bappeda, Camat Kota Jantho dan Seulimuem.
Dalam sambutannya, Syahrial mengatakan, Tata Ruang Kota Jantho secara hirarki struktur perkotaan di Indonesia, sejalan dengan rencana tata ruang wilayah nasional.
“Saat ini sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan lokal seperti pendidikan dan pariwisata dapat didorong untuk pengembangannya,” katanya.
Ia mengatakan, dengan terbukanya jalur Jantho – Lamno, Jantho – Keumala dan terbukanya pintu tol dapat menjadikan peluang sebagai poros baru dalam pengembangan provinsi Aceh.
“Mudah-mudahan melalui FGD ini dapat memberikan masukan dengan melihat berbagi potensi yang ada dan tantangan yang mungkin dihadapi,” ujarnya.
Setelah 39 tahun berjalan, Kota Jantho sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Besar telah mengalami perkembangan dari beberapa sektor baik akses maupun infrastruktur. Dengan kemajuan tersebut penting dilakukan kaji ulang perencanaan pembangunan masa depan melalui rencana Struktur Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Jantho ini.
RDTR merupakan instrumen pemberian perizinan investasi di daerah yang dapat langsung digunakan sebagai dasar penerbitan IMB dan izin lokasi. Ditambahkannya, beberapa bulan lalu, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan pejabat terkait di Kementerian ATR/BPN untuk dapat membantu Pemkab Aceh Besar.
“Alhamdulillah, setelah kita melakukan pertemuan dengan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang ATR/BPN beberapa bulan lalu, kini sudah berbuah hasil yang sangat baik. FGD ini bentuk komitmen perencanaan, dan penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Jantho,” pungkasnya. **
