Sigli – Pemerintah Kabupaten Pidie mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Pemerintah daerah mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pemulihan, sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi diperkuat.
Upaya itu dibahas dalam rapat koordinasi dan evaluasi monitoring rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Rabu, 30 September 2026. Rapat diikuti perwakilan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk wilayah Aceh, serta sejumlah satuan kerja perangkat kabupaten.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pidie yang juga Plt. Kepala Pelaksana BPBD Pidie, Apriadi S.Sos., membuka rapat tersebut. Perwakilan Tim Satgas PRR Kemenko PMK, Hotman Sahat Gayus, turut memantau perkembangan penanganan pascabencana di daerah itu.
Evaluasi mencakup sejumlah sektor yang terdampak, antara lain infrastruktur, pertanian, perumahan, dan perikanan. Pemerintah mengevaluasi realisasi pekerjaan konstruksi, rehabilitasi sawah dan tambak, bantuan benih, bantuan stimulan Kementerian Sosial, serta pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Hotman mengatakan monitoring tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi. Tim juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi terdampak untuk mencocokkan data pemerintah dengan kondisi di lapangan, “Kami hadir langsung untuk mencermati sektor-sektor terdampak dan memastikan kondisi serta kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti,” kata Hotman.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan gugus tugas di tingkat pusat dan provinsi. Pengisian instrumen monitoring dan evaluasi juga harus dilakukan secara rinci agar data kerusakan dan kebutuhan pemulihan dapat digunakan sebagai dasar analisis.
Peninjauan lapangan mencakup infrastruktur, fasilitas pendidikan, lahan pertanian, serta sejumlah lokasi lain yang terdampak bencana. Pemerintah ingin memastikan data yang digunakan dalam penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kondisi faktual.
Apriadi mengatakan penanganan pascabencana Pidie kini memasuki tahap transisi kedua yang berlangsung hingga 31 Desember 2026. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia meski kemampuan anggaran terbatas.
“Koordinasi dan komunikasi harus terus diperkuat agar yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Apriadi.
Pemkab Pidie meminta seluruh perangkat terkait melengkapi instrumen monitoring secara detail. Data yang dikumpulkan mencakup titik lokasi, status dan kondisi lahan, serta klasifikasi dampak bencana.
Data tersebut akan menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan pemulihan dan menyusun program rehabilitasi serta rekonstruksi.
Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas pemerintahan dapat mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus mencegah penanganan pascabencana berjalan tanpa dukungan data lapangan yang akurat.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
