Banda Aceh – Pemko Banda Aceh mengadakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh 2027. Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal di aula balai kota, Rabu, 11 Februari 2026.
Acara tersebut diikuti unsur instansi vertikal, camat, imum mukim, keuchik, akademisi, perwakilan asosiasi dan organisasi, serta segenap elemen kota. Di antara tamu undangan terlihat hadir Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah bersama perwakilan forkopimda dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Illiza menyebut forum ini merupakan momentum penting dan strategis dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah, “Agar pembangunan tahunan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, serta benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.” .
Menurutnya, RKPD 2027 memiliki posisi yang sangat strategis sebagai tahapan implementasi visi dan misi pembangunan, sekaligus sebagai instrumen tahunan yang menjembatani perencanaan jangka menengah dengan kebutuhan riil dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Sejalan dengan dinamika pembangunan perkotaan dan berbagai tantangan yang dihadapi, sebut Illiza, RKPD Banda Aceh 2027 diarahkan pada kebijakan utama yaitu “Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan.”
“Arah kebijakan ini merupakan respons atas kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan daya saing ekonomi daerah, serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim,” sebut Illiza.
Pemko Banda Aceh juga telah menetapkan lima isu strategis RKPD 2027, yang mengacu pada RPJM Kota Banda Aceh, yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas pembangunan daerah; peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan sektor unggulan lokal; penguatan nilai-nilai Islami, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat; dan penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
Menurut wali kota, kelima isu strategis tersebut menjadi kerangka utama dalam penyusunan prioritas pembangunan, program, dan kegiatan perangkat daerah. “Dengan demikian, pembangunan Banda Aceh tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, serta keadilan antar wilayah dan antarkelompok masyarakat.”
Dan forum konsultasi publik ini memiliki makna strategis sebagai ruang dialog, partisipasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini, kami sangat mengharapkan masukan, saran, serta pandangan yang konstruktif untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Banda Aceh 2027, agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, selaras dengan RPJM Kota, RPJMN 2025–2029, serta kebijakan pembangunan Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan beberapa capaian kinerja pembangunan terkini. “Salah satu yang patut kita syukuri, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 mencapai angka 89,95. Ini capaian tertinggi secara nasional dan mencerminkan semakin membaiknya kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakat.”
Di sisi lain, angka kemiskinan tercatat sebesar 5,45 persen, yang menunjukkan tren penurunan yang positif. “Namun demikian, capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri, melainkan harus menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan ke depan,” ujarnya.
Illiza turut menegaskan komitmen Pemko Banda Aceh untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi pembangunan, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Sebelumnya, dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Roni SSTP selaku Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi Bappeda Banda Aceh, disebutkan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
“Tujuan dilaksanakan Konsultasi Publik RKPD ini untuk memperoleh masukan secara langsung dari seluruh pemangku kepentingan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Banda Aceh tahun 2025-2029,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan inimerupakan forum pertemuan antar pemangku kepentingan dalam rangka menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2027 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan RPJM.
Adapun tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota yang partisipatif selanjutnya akan dilakukan melalui forum Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat gampong, kecamatan, serta ngkat kota yang juga mengakomodir usulan perempuan, anak dan disabilitas melalui Musrena.
Forum Konsultasi Publik kali ini, diikuti sebanyak 250 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, OPD di lingkungan Pemko Banda Aceh, Camat, Imum Mukim, para Keuchik, para akademisi, asosiasi profesi, keterwakilan stakeholder seperti instansi vertikal, pengusaha, perbankan, forum anak, kelompok disabilitas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan, dan tokoh media.
“Setelah sesi pembukaan akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bappeda Provinsi Aceh tentang ‘Arah Kebijakan Pembangunan dalam RKPA tahun 2027’ dan pemaparan dari Bappeda Kota Banda Aceh terkait Arah kebijakan Pembangunan tahun 2027,” kata Roni.
Dalam Forum Konsultasi Publik ini pula, diharapkan para pihak dapat menyepakati beberapa hal di sntaranya menyangkut penyesuaian data dan fakta di lapangan, permasalahan dan isu strategis daerah.
“Termasuk harapan, saran, masukan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus upaya untuk mewujudkan visi-misi dan tujuan, serta sasaran Rencana Awal RKPD ini,” ujarnya.
Editor: Amiruddin. MK
