Banda Aceh — Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., MSP, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pendidikan, peningkatan profesionalisme guru, serta penghapusan kesenjangan pola pikir (mental gap) dalam dunia pendidikan Aceh.
Penegasan tersebut disampaikan Murthalamuddin saat pertemuan Tata Kelola Pendidikan bersama pengawas dan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, yang berlangsung di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Besar, Jumat (23/01/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Besar.
Dalam arahannya, Murthalamuddin menyampaikan bahwa peningkatan mutu pendidikan Aceh harus dimulai dari kesadaran profesional seluruh insan pendidikan, khususnya guru dan kepala sekolah. Ia menilai masih adanya mental gap yang berdampak pada lemahnya pembinaan karakter dan prestasi peserta didik.
“Jika mental gap ini bisa kita hilangkan, pendidikan Aceh akan bergerak jauh lebih baik. Saya siap dikritik dan berbicara apa adanya demi perbaikan pendidikan,” tegasnya.
Ia juga mengimbau kepala sekolah agar lebih aktif melibatkan orang tua, terutama saat pembagian rapor, untuk membahas permasalahan peserta didik secara terbuka dan solutif, termasuk ketidakhadiran siswa dalam jangka waktu lama.
Selain itu, Murthalamuddin menekankan pentingnya menumbuhkan cita-cita peserta didik melalui pembinaan dan motivasi berkelanjutan di sekolah. Menurutnya, masih banyak siswa yang belum memiliki tujuan hidup akibat lemahnya pendampingan karakter.
Sebagai langkah konkret peningkatan kualitas pembelajaran, Plt. Kadisdik Aceh mewajibkan pembentukan cluster Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). MGMP dinilai sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kompetensi guru melalui diskusi dan penyegaran pembelajaran.
“Guru yang tidak memiliki jam mengajar wajib mengikuti MGMP. Jika tiga kali tidak hadir, sertifikasi tidak akan dibayarkan. MGMP harus dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Murthalamuddin juga menegaskan larangan pelatihan guru yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga swasta dengan pungutan biaya. Seluruh pelatihan harus terpusat melalui MGMP dan disertai sertifikat resmi dari dinas.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa setiap mutasi guru dan kepala sekolah wajib mendapat persetujuan pengawas pembina guna menjaga profesionalisme, objektivitas, dan stabilitas pembelajaran di satuan pendidikan.
Sebagai penutup, Murthalamuddin menargetkan Banda Aceh dan Aceh Besar menjadi role model pendidikan bagi kabupaten/kota lain di Aceh. Ia juga mewajibkan setiap sekolah memiliki proyek perubahan berbasis penguatan karakter siswa, seperti pojok baca, penanaman pohon, dan pengelolaan sampah.
“Sekolah harus menjadi pusat pembentukan karakter, kepedulian, dan tanggung jawab peserta didik, sehingga melahirkan generasi Aceh yang berdaya saing dan berakhlak,” pungkasnya.
Editor: Amiruddin. MK
