Jakarta –
Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Kamis (3/3) secara resmi mengumumkan, dia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden April mendatang.
“Saya memohon kepercayaan Anda lagi. Saya adalah kandidat bersama Anda, untuk menghadapi tantangan abad ini, menjawab tantangan Prancis dan Eropa,” kata Macron dalam sebuah surat terbuka kepada warga Prancis.
Surat terbuka yang diterbitkan secara online oleh berbagai situs berita mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan tentang pencalonan Macron, sekaligus menandai dimulainya kampanye pemilihan presiden.
Jika berhasil, Emmanuel Macron akan menjadi pemimpin pertama Prancis yang memenangkan masa jabatan kedua selama dua dekade terakhir.
Putaran pertama pemilihan presiden akan berlangsung pada 10 April, dan putaran kedua, jika tidak ada kandidat yang meraih suara mayoritas di putaran pertama, dijadwalkan digelar pada 24 April.
Posisi diuntungkan perang Ukraina
Jajak pendapat terakhir menunjukkan, Emmanuel Macron sejauh ini masih mendapat dukungan terbanyak dari pemilih Prancis. Pesaing-pesaingnya adalah kandidat sayap kanan Marine Le Pen dan Eric Zemmour serta kandidat konservatif Valerie Pecresse.
Lawan-lawan politiknya menuduh Macron lalai dalam kebijakan imigrasi, terlalu lunak terhadap kriminalitas, dan terlalu lambat membela budaya Prancis.
Namun perang Ukraina telah memobilisasi dukungan terhadap Emmanuel Macron, yang sebagai Presiden memiliki lebih banyak kesempatan tampil di hadapan publik dan menjadi topik pemberitaan di media massa.
Serangan Rusia ke Ukraina juga mengalihkan perhatian publik pada kebijakan luar negeri ketimbang masalah-masalah dalam negeri, yang biasanya dianggap lebih penting.
“Tentu saja, saya tidak akan dapat berkampanye seperti yang saya inginkan,” tulis Macron dan berjanji untuk tetap “menjelaskan proyek-proyek kami dengan keterbukaan dan komitmen.”
Tapi kampanye Macron tetap akan focus ke situasi global. “Saya adalah kandidat untuk mempertahankan nilai-nilai kita yang terancam oleh gangguan dunia,” kata presiden Prancis itu.
Kritik dari kubu kiri
Emmanuelle Macron terpilih menjadi presiden termuda Prancis pada tahun 2017. Dia melakukan berbagai kebijakan perombakan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja, dan memotong pajak atas bisnis. Di Uni Eropa, dia berulangkali menyerukan agar Uni Eropa melakukan reformasi untuk memiliki posisi lebih kuat lagi dalam kebijakan luar negeri.
Kritik keras terhadap kebijakan Macron muncul dari kubu kiri, yang terutama menolak reformasi pasar kerja yang condong ramah bisnis. Berbagai aksi dan gerakan protes digelar, yang terbesar adalah gerakan protes yang dikenal sebagai “rompi kuning”.
Aksi mereka berawal dari penolakan rencana kenaikan pajak bahan bakar, namun dengan cepat meluas menentang ketidakadilan ekonomi secara umum. Selama berbulan-bulan, aksi protes mingguan sering berubah menjadi bentrokan dengan kekerasan.
Emmanuelle Macron sendiri mengakui, “Kami belum mencapai segalanya,” dan menambahkan sekarang akan melakukan beberapa hal secara berbeda. Dalam jajak pendapat terakhir, popularitasnya naik dan kini berkisar sekitar 40%.
hp/as (AFP, AP, Reuters, dpa)
(ita/ita)
