Banda Aceh – Sebanyak 22 desa dan dusun atau gampong di Provinsi Aceh hilang diterjang bencana hidrometeorologi banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu dan Pemukiman tersebut kini tidak dapat dihuni lagi.
Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin mengatakan, dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, desa dan dusun hilang tersebar di 7 kabupaten kota. Imbasnya, seluruh penduduk terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ke rumah kerabat.
“Dari data kami, desa dan dusun yang terdampak tersebar di tujuh kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Pidie Jaya,” kata Murthalamuddin, Rabu (7/12).
Berdasarkan data dari DPMG Aceh desa yang hilang itu adalah sebagai berikut:
– Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Desa Lubuk Sidup, Sekumur, Tanjung Geulumpang, Sulum dan Baling Karang yang berada di Kecamatan Sekerak.
– Kabupaten Aceh Utara terdapat di Kecamatan Sawang dan Langkahan satu dusun di Desa Guci, Riseh Teungoh, Riseh Baroh dan satu dusun di Desa Rayeuk Pungkie juga hilang.
– Kabupaten Nagan Raya terdapat Kecamatan Kuta Teungoh dan Babah Suak, di mana Desa Beutong Ateuh Banggalang mengalami kerusakan parah hingga sebagian besar permukiman tidak lagi tersisa.
– Kabupaten Aceh Tengah yakni di Kecamatan Ketol dan Bintang, Desa Bintang Pupara dan Kalasegi dilaporkan hanya menyisakan beberapa rumah dengan kondisi rusak berat. Penduduknya saat ini masih mengungsi.
– Kabupaten Gayo Lues menjadi salah satu wilayah dengan jumlah terdampak cukup banyak. di Kecamatan Pantan Cuaca, desa yang hilang yaitu Desa Tetinggi, Seneren dan Remukut. Lalu Desa Kuning Kurnia, Agusen, Pasir, Uyem Beriring dan Pungke.
– Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di Kecamatan Ketambe, di mana satu dusun dinyatakan hilang.
– Sementara di Pidie Jaya, Kecamatan Meureudu, satu dusun di Desa Blang Awe juga mengalami kondisi yang sama.
Akibat bencana ini, Sambung Murtala, pemerintahan desa di wilayah terdampak tidak dapat menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal karena seluruh perangkat desa ikut mengungsi bersama masyarakat.
“Pemerintah terus melakukan pendataan lanjutan serta menyiapkan langkah penanganan, termasuk relokasi warga dan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal,” Terangnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangannya usai mengikuti taklimat awal tahun di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, (6/1),
“Beliau (Presiden) menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas, Bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator BIdang PMK,” kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di media center kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa 6 Januari 2025.
Dia menjelaskan, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. “Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya.
Terkait target kerja, Pras menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Sementara target prioritas pemerintah, kata Menteri Pras berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak.
Editor: Amiruddin. MK
