Bener Meriah – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, bersama Asisten I Setda Aceh Syakir, melakukan pertemuan dengan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar di Ruang Kerja Bupati Bener Meriah, Jumat (26/12/2025) malam. Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir dan longsor.
Dalam pertemuan itu, Bupati Tagore mengusulkan pembangunan huntara dan huntap bagi korban bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan, banyak rumah warga mengalami rusak berat bahkan hilang akibat banjir dan longsor, sehingga membutuhkan penanganan cepat dari Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat.
Selain pembangunan hunian, Tagore juga menekankan pentingnya penyediaan lahan relokasi yang aman bagi warga terdampak. Menurutnya, sebagian lokasi permukiman lama sudah tidak layak dibangun kembali karena berada di kawasan rawan bencana, seperti lereng perbukitan yang berpotensi longsor dan bantaran sungai yang rawan banjir.
“Jika dibangun kembali di lokasi lama, risikonya sangat besar. Karena itu, relokasi ke tempat yang lebih aman menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Tagore.
Tak hanya sektor perumahan, Tagore juga meminta dukungan Pemerintah Aceh untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat terkait pemulihan sektor pertanian di Bener Meriah. Ia menilai sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.
Saat bencana terjadi, banyak lahan pertanian warga yang terdampak sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, ia berharap adanya pendataan menyeluruh serta solusi konkret, baik melalui bantuan pemulihan lahan maupun penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian.
Selain itu, Tagore juga menekankan pentingnya kelanjutan distribusi logistik, terutama ke wilayah-wilayah terisolir yang sulit dijangkau akibat kerusakan infrastruktur.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Aceh M. Nasir menyatakan bahwa seluruh masukan dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut di tingkat provinsi dan pusat, khususnya terkait penanganan pascabencana dan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dari kabupaten dan kota yang terdampak bencana,” kata M. Nasir.
Editor: Amiruddin. MK
