Aceh Utara – Kementerian Kehutanan terus melanjutkan upaya penanganan kayu pasca bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Hingga hari ke-46, kegiatan difokuskan pada pembersihan fasilitas umum, pemulihan lingkungan, serta pemanfaatan kayu untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak.
Staf Ahli Menteri Kehutanan, Rahmadi, menyampaikan bahwa penanganan pasca bencana di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang masih terus berjalan secara intensif dengan melibatkan lintas instansi.
“Pada update hari ke-46 ini, sebanyak 60 personel Kementerian Kehutanan dengan dukungan 40 unit alat berat dari Kemenhut, TNI, dan Kementerian PUPR masih melakukan aksi bersih fasilitas umum serta pembersihan dan pemilahan kayu sisa banjir di Kecamatan Langkahan,” ujar Rahmadi, Dikutip Sabtu (17/1).
Rahmadi menjelaskan, hingga saat ini luas area yang telah dibersihkan mencapai ±15,5 hektare, dengan total kayu terukur sebanyak 1.173 batang atau 2.112,11 m³. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 ton atau 100 m³ telah diolah dan dimanfaatkan secara bertahap.
“Kayu hasil pemilahan diarahkan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat terdampak, terutama pembangunan hunian sementara. Sampai hari ini telah terbangun 23 unit huntara, dengan 3 unit sudah dihuni, 10 unit dalam proses pembangunan, dan 10 unit lainnya dalam tahap penyelesaian akhir di Desa Geudumbak,” jelasnya.
Selain pembersihan kawasan dan pemanfaatan kayu, Rahmadi menambahkan bahwa tim Kemenhut juga melakukan pembersihan fasilitas pendidikan berupa 1 ruang laboratorium SMA Negeri 1 Langkahan, serta kegiatan sosial lainnya di wilayah terdampak.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Kehutanan Fachrizal Fitri bersama jajaran unit teknis Kemenhut turut mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, sekaligus menyerahkan 400 paket bantuan dari Kementerian Kehutanan kepada masyarakat terdampak.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, tim Manggala Agni dan BPKH Wilayah I Medan melakukan pembersihan rumah warga dari sisa lumpur dan material banjir, sementara tim Gakkum Kehutanan melakukan penjagaan terhadap kayu yang telah dikurji untuk memastikan pemanfaatannya sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Novita, melaporkan perkembangan pengelolaan kayu hanyutan di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Sumatera Utara.
“Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pengelolaan kayu hanyutan dilakukan di enam kecamatan dan dimanfaatkan secara terbatas untuk pemulihan pasca bencana, tanpa tujuan komersial. Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat terdampak,” ungkap Novita.
Ia menjelaskan, hingga saat ini kayu olahan yang telah terkumpul di Kantor Bupati Tapanuli Tengah mencapai 16,1727 m³, sementara 11,0976 m³ lainnya telah dimanfaatkan untuk alas hunian sementara pengungsi di Desa Kebun Pisang.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan, hingga 15 Januari 2026, total kayu olahan yang berhasil dikelola mencapai 1.774 keping dengan volume 25,2971 m³, yang sebagian besar telah dimanfaatkan untuk pembangunan huntara dan dapur umum.
“Selain pengolahan kayu, kegiatan normalisasi Sungai Garoga terus dilakukan bersama Kementerian PUPR. Hingga hari ini, pembersihan kayu sumbatan sungai telah mencapai ±2,448 km atau sekitar 46,18 persen dari total target,” tambah Novita.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa seluruh pengelolaan kayu pasca bencana dilakukan secara terkendali, transparan, dan nonkomersial, dengan pengawasan lintas instansi, serta diarahkan sepenuhnya untuk pemulihan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Kemenhut akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, serta mitra kemanusiaan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan optimal dan berkelanjutan.
Editor: Amiruddin. MK
