Banda Aceh – Sebanyak 33 pemilik suara atau voter Kongres PSSI Aceh menolak penunjukan Rudi Yulianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Aceh. Mereka menilai keputusan PSSI Pusat itu mengabaikan hasil kongres yang telah memilih Nazir Adam sebagai ketua umum periode 2026–2030.
Penolakan tersebut tertuang dalam Pernyataan Sikap Bersama Nomor 01/IST/PSA/X/2026 tertanggal 21 Oktober 2026. Para voter meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menghormati keputusan kongres yang digelar di Sigli pada 3 Oktober 2026.
Ketua PSSI Aceh Timur, Muhammad Adam, mengatakan Nazir Adam telah memperoleh dukungan mayoritas dengan meraih 33 suara dalam kongres tersebut. Menurut dia, hasil pemilihan itu menjadi dasar legitimasi kepemimpinan PSSI Aceh.
“Kami berterima kasih kepada Rudi Yulianto yang ingin melihat perkembangan sepak bola Aceh. Namun, PSSI Aceh sudah memiliki ketua umum definitif, yaitu Nazir Adam, yang terpilih melalui kongres secara sah dan demokratis,” kata Muhammad Adam kepada awak media, Sabtu, (24/10/2026).
Muhammad Adam menilai penunjukan pelaksana tugas tidak diperlukan selama hasil kongres masih menjadi dasar kepemimpinan organisasi. Ia mengatakan para voter mengikuti proses pemilihan berdasarkan undangan resmi dan mekanisme yang ditetapkan.
Menurut dia, kongres tersebut telah berlangsung sesuai dengan Statuta PSSI 2025. Karena itu, ia meminta PSSI Pusat menjelaskan dasar penunjukan Plt, terutama ketika anggota telah memilih ketua umum untuk masa bakti 2026–2030.
“Tidak perlu lagi ada Plt Ketua PSSI Aceh karena sudah ada ketua umum yang terpilih melalui kongres. Kami berharap PSSI Pusat menghormati suara anggota dan menjaga persatuan sepak bola Aceh,” ujarnya.
Penolakan serupa disampaikan Ketua Umum PSBL Langsa, Hasan Basri. Ia menilai keputusan PSSI Pusat perlu ditinjau kembali agar tidak memicu persoalan baru di tubuh organisasi sepak bola Aceh.
Hasan mengatakan sepak bola semestinya menjadi ruang untuk memperkuat persahabatan dan persatuan, bukan sumber perpecahan. Karena itu, setiap kebijakan organisasi, menurut dia, harus mempertimbangkan stabilitas pembinaan dan kepentingan sepak bola daerah.
Ia juga mempertanyakan pertimbangan yang mendasari penerbitan surat keputusan penunjukan Rudi Yulianto. Menurut Hasan, keputusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan yang membuat PSSI Pusat perlu menunjuk pelaksana tugas setelah kongres menghasilkan ketua umum terpilih.
“Kami mempertanyakan dasar pertimbangan penerbitan keputusan itu. Hasil kongres sudah berjalan melalui mekanisme organisasi dan ketentuan statuta yang berlaku,” kata Hasan.
Hasan turut menyoroti proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Ia menduga kebijakan penunjukan Plt tersebut perlu diperjelas, termasuk apakah telah dibahas melalui rapat Komite Eksekutif atau Exco PSSI sesuai kewenangan organisasi.
Namun, dugaan itu masih memerlukan penjelasan resmi dari PSSI Pusat. Hingga keterangan para voter tersebut disampaikan, belum ada tanggapan PSSI Pusat yang dicantumkan dalam pernyataan mereka.
Para voter berharap persoalan ini diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme internal organisasi. Mereka meminta semua pihak mengedepankan musyawarah serta menghormati hasil pemilihan demi menjaga kesinambungan pembinaan sepak bola Aceh.
Bagi mereka, polemik penunjukan Plt bukan sekadar persoalan jabatan, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap suara anggota dan mekanisme demokrasi dalam organisasi olahraga.
“Kami berharap semua pihak mengedepankan musyawarah, menghormati mekanisme organisasi, dan menjadikan kemajuan sepak bola Aceh sebagai tujuan utama,” ujar Hasan.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
