Aceh Barat Daya – Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
Ia menilai perilaku para pejabat tersebut sudah sangat keterlaluan, tidak profesional, dan memalukan, sehingga perlu disikapi secara tegas.
Zaman Akli menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Kamis (2/4/2026).
Agenda rapat tersebut meliputi pembukaan pembahasan LKPJ Anggaran 2025 serta penyampaian hasil reses pimpinan dan anggota DPRK Abdya Tahun 2026.
Di hadapan unsur pimpinan dan anggota dewan serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Zaman Akli secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola kerja sejumlah pejabat yang dinilainya tidak konsisten.
Menurutnya, banyak pejabat yang cenderung hanya menunjukkan kinerja saat berada dalam pengawasan langsung pimpinan daerah.
Ia menegaskan, fenomena tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mencolok dalam etos kerja para pejabat.
“Ketika bupati berada di lokasi, para pejabat terlihat sibuk dan aktif seolah-olah bekerja tanpa henti. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik ketika bupati tidak berada di tempat,” tegasnya.
Ditegaskannya, situasi tersebut tidak bisa lagi ditoleransi. “Perilaku semacam itu tidak hanya mencerminkan rendahnya komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, tetapi juga mencoreng citra pemerintahan daerah di mata publik,” katanya.
Sebagai aparatur negara, para pejabat seharusnya menunjukkan integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah, bukan bekerja berdasarkan situasi atau pengawasan semata.
Selain menyoroti inkonsistensi kinerja, Zaman Akli juga mengkritik sikap sebagian pejabat yang tidak menghargai forum resmi pemerintahan.
Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap banyaknya kepala SKPK yang tidak menghadiri rapat paripurna tanpa alasan yang jelas.
“Bahkan perwakilan pun tidak hadir. Ini pemandangan apa? Seperti hari ini, banyak kepala SKPK yang tidak hadir. Dewan yang merupakan representasi rakyat saja tidak hadir, siapa lagi yang mereka hargai?” tegasnya.
Ia menilai ketidakhadiran tersebut bukan sekadar persoalan absensi, melainkan mencerminkan rendahnya rasa tanggung jawab serta kurangnya penghormatan terhadap lembaga legislatif sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Zaman Akli juga memberikan peringatan tegas kepada para pejabat yang merasa tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Secara terbuka ia mempersilakan mereka untuk mengundurkan diri daripada mempertahankan jabatan tanpa kontribusi maksimal.
“Kalau ada pejabat yang merasa jabatan itu berat, saya minta buat surat mundur. Mundur saja,” ujarnya dengan tegas.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak akan mentoleransi kinerja yang setengah hati, apalagi sikap tidak disiplin di kalangan pejabat.
Zaman Akli menekankan bahwa jabatan adalah amanah penuh tanggung jawab, bukan sekadar status atau posisi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Jangan hanya bekerja kalau ada yang mengawasi. Kita ini pelayan masyarakat, bukan pelayan atasan saja,” imbuhnya.
Rapat paripurna tersebut sendiri berlangsung dalam suasana yang cukup serius, menyusul berbagai sorotan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam laporan LKPJ tahun 2025.
Sejumlah anggota DPRK juga turut menyoroti berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik yang masih perlu pembenahan.
Kritik keras Wakil Bupati ini menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para kepala SKPK, untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan disiplin kerja.
Langkah tegas Zaman Akli merupakan peringatan penting agar birokrasi di tingkat kabupaten tidak terjebak dalam budaya kerja yang tidak produktif.
Konsistensi kinerja, menurutnya, menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dengan pernyataan tegas tersebut, publik kini menanti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menindaklanjuti persoalan ini.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
