Aceh Barat Daya – Kerusakan jaringan irigasi sepanjang sekitar tiga kilometer mengancam keberlangsungan sektor pertanian di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Akibat kondisi tersebut, sekitar 500 hektare lahan persawahan di Desa Rukoen Damee menghadapi ancaman gagal tanam dan berpotensi beralih fungsi ke komoditas lain.
Minimnya pasokan air membuat petani kesulitan mengolah lahan menjelang musim tanam.
Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan belum adanya langkah konkret untuk memperbaiki jaringan irigasi yang menjadi sumber utama pengairan sawah.
Kepala Desa Rukoen Damee, Mustafik, mengatakan kerusakan irigasi telah berlangsung cukup lama dan terus memengaruhi produktivitas pertanian warga.
“Akibat kurangnya pasokan air karena kerusakan irigasi, area sawah yang diperkirakan mencapai 500 hektare terancam gagal tanam dan beralih fungsi menjadi lahan tanaman jagung, kacang, sawit dan tanaman lainnya,” kata Mustafik.
Menurutnya, kerusakan berat saluran irigasi mencapai sekitar 2.000 meter, sedangkan kerusakan kategori sedang mencapai 1.000 meter. Kondisi itu menyebabkan distribusi air ke areal persawahan tidak lagi berjalan normal.
Mustafik menilai lemahnya koordinasi antar instansi turut memperlambat penanganan masalah tersebut.
Ia menyebut masyarakat kesulitan memperoleh kepastian setelah kewenangan Daerah Irigasi (DI) berpindah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.
“Yang terjadi saat ini seolah-olah saling lempar tanggung jawab. Masyarakat kebingungan harus mengadu ke mana, sementara kerusakan irigasi semakin parah dan kebutuhan air petani semakin mendesak,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Aceh melalui instansi terkait segera memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar perbaikan irigasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami berharap pihak terkait dapat melibatkan dan bersinergi dengan pihak terkait di daerah sehingga tujuan pembangunan lebih maksimal dan tepat sasaran. Jangan sampai persoalan ini menjadi bumerang bagi petani padi yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah,” tegasnya.
Mustafik mengungkapkan pihak desa telah menyampaikan keluhan masyarakat kepada Dinas PUPR Abdya.
Namun, menurutnya, pemerintah kabupaten mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menangani persoalan tersebut karena pengelolaan irigasi berada di bawah Pemerintah Aceh.
“Sudah kami sampaikan ke PUPR Abdya, namun mereka mengaku tidak pernah menerima informasi dan koordinasi dari pihak provinsi,” tuturnya.
Ia juga menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah pusat yang sedang mendorong penguatan ketahanan pangan nasional.
“Ini sama dengan menghambat program presiden. Pak Presiden Prabowo cinta terhadap petani dan rakyat, namun bawahannya sepertinya tidak merasakan hal yang sama seperti Bapak Presiden,” katanya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Tarmizi (60), petani setempat. Ia mengaku pasokan air yang terus berkurang membuat petani mulai mempertimbangkan beralih ke tanaman lain karena sulit mempertahankan usaha tani padi.
“Pasokan air sangat kurang. Mau tidak mau lahan sawah terpaksa beralih fungsi dan menanam tanaman lain. Khawatirnya ratusan hektare sawah di sini gagal tanam tahun ini,” keluhnya.
Selain mengancam sektor pertanian, kerusakan irigasi juga berdampak pada lingkungan permukiman warga. Nurlaila (50), warga Desa Rukoen Damee, mengatakan aliran air sering meluap ke kawasan permukiman saat hujan turun.
“Kalau hujan, tak jarang air mengalir sampai ke dalam rumah. Jalan desa juga banyak yang rusak karena air. Ini menghambat aktivitas warga. Mudah-mudahan keluhan ini dapat segera ditangani oleh pihak terkait,” ujarnya.
Kerusakan irigasi di Rukoen Damee berpotensi memicu hilangnya ratusan hektare sawah produktif di Babahrot jika tidak tertangani segera.
Kondisi itu tidak hanya mengancam pendapatan petani, tetapi juga berisiko menurunkan produksi pangan daerah di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
