Banda Aceh – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh tersebut membahas berbagai persoalan strategis, termasuk pembiayaan jaminan kesehatan, pelayanan rumah sakit, imunisasi, stunting, serta kondisi ketenagakerjaan di Aceh.
Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir menjadi perwakilan utama Pemerintah Aceh dalam pertemuan itu. Ia menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Aceh, terutama terkait pembiayaan jaminan kesehatan di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan.
Nasir mengungkapkan, Pemerintah Aceh pada tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp550 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi beban cukup besar bagi keuangan daerah.
“Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan,” ujar Nasir.
Ia berharap pemerintah pusat dapat melakukan penyesuaian regulasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional sehingga pemerintah daerah memiliki ruang untuk membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.
“Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya,” katanya.
Selain Sekda Aceh, paparan Pemerintah Aceh juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Direktur RSUD Zainoel Abidin terkait capaian dan tantangan pelayanan kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini dan turut dihadiri sejumlah mitra kerja Komisi IX di Aceh, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Gizi Nasional, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dalam kesempatan itu, Muhammad Yahya Zaini mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh.
“Kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan Pemerintah Aceh, khususnya di bidang kesehatan dan tenaga kerja,” ujar Yahya.
Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Namun, Komisi IX DPR RI juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu diperkuat, di antaranya angka kematian bayi yang masih berada di atas target, belum optimalnya pemanfaatan rumah sakit regional, serta upaya percepatan penurunan angka stunting.
Yahya mengatakan pihaknya akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan sesuai kemampuan pemerintah pusat guna memperkuat fungsi rumah sakit regional di Aceh.
Selain itu, Komisi IX turut memberikan perhatian terhadap kasus campak yang masih terjadi di sejumlah daerah di Aceh akibat rendahnya cakupan imunisasi. Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak 93,5 persen kasus campak terjadi pada anak yang belum menerima imunisasi campak.
“Ini patut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan semua pihak,” kata Yahya.
Sementara cakupan imunisasi rubella di Aceh juga masih berada di bawah target nasional dengan capaian 39,9 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, Muhammad Yahya mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Melalui kunjungan ini kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sehingga menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat,” pungkasnya.
Editor: Amiruddin. MK
