Pemkab Pidie menegaskan kembali posisi mukim sebagai lembaga pemerintahan sekaligus adat. Dukungan operasional diberikan untuk memperkuat pelayanan dan pembinaan masyarakat.
Sigli – Pemerintah Kabupaten Pidie kembali menempatkan mukim sebagai bagian penting dalam tata kelola masyarakat Aceh. Penguatan itu tidak hanya disampaikan dalam forum rapat koordinasi, tetapi juga diwujudkan melalui dukungan operasional bagi para Imum Mukim.
Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah membuka rapat koordinasi mukim Se-Kabupaten Pidie di Oproom Kantor Bupati Pidie, Rabu, (19/8/2026). Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan para Imum Mukim untuk membahas penguatan peran lembaga mukim dalam pemerintahan, adat, serta kehidupan sosial masyarakat.
Sarjani mengatakan mukim memiliki posisi strategis dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat. Para Imum Mukim, menurut dia, tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan masyarakat dan penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat.
“Pemerintah Kabupaten Pidie memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan mukim,” kata Sarjani dalam kegiatan tersebut.
Dukungan itu diwujudkan melalui bantuan operasional mukim di luar honorarium. Pemerintah Kabupaten Pidie juga menyerahkan 97 unit kendaraan operasional Honda Vario 160 CBS kepada para Imum Mukim se-Kabupaten Pidie.
Penyerahan kendaraan berlangsung di halaman tengah Kantor Bupati Pidie. Sarjani bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menyerahkan kendaraan secara simbolis kepada sejumlah perwakilan Imum Mukim.
Kendaraan tersebut diharapkan menunjang mobilitas para Imum Mukim dalam menjalankan tugas, terutama pelayanan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan masyarakat di wilayah masing-masing.
Wakil Bupati Pidie Alzaizi mengatakan dukungan terhadap mukim merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kekhususan Aceh. Menurut dia, keberadaan lembaga adat tidak semestinya berhenti sebagai simbol, tetapi harus memiliki peran nyata dalam kehidupan masyarakat.
Ia mengatakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pidie juga harus diterjemahkan sampai ke tingkat gampong dan sekolah. Salah satu program yang disebutnya adalah Satu Hari Satu Ayat.
Karena itu, Alzaizi meminta para Imum Mukim ikut mengambil bagian dalam pembinaan dan pengawasan agar program pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan.
“Bupati Pidie sangat serius dalam menjaga dan memperlihatkan kekhususan Aceh, termasuk memperkuat keberadaan dan peran lembaga adat serta mukim,” ujar Alzaizi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, S.H., Kasdim 0102/Pidie Mayor Cpl Hendri Anto, perwakilan Kapolres Pidie T. Iskandar, S.H., perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Bagus Agung Santoto, S.H., Ketua MPU Kabupaten Pidie Tgk. H. Ismi A. Jalil, Kepala DPMG Pidie Wahidin, S.STP., M.Si., para camat, serta seluruh Imum Mukim dan unsur terkait lainnya.
Sarjani meminta kendaraan yang telah diberikan digunakan sesuai kebutuhan tugas dan dirawat dengan baik. Ia juga mengharapkan para Imum Mukim mendukung program prioritas pemerintah daerah sehingga kebijakan pembangunan dapat berjalan hingga ke tingkat masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, pengadaan kendaraan operasional itu bukan sekadar penambahan fasilitas. Dukungan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali fungsi mukim sebagai simpul pemerintahan dan adat yang berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.
Tantangannya kini adalah memastikan fasilitas tersebut benar-benar memperkuat pelayanan publik dan fungsi kelembagaan mukim, bukan berhenti sebagai seremoni penyerahan aset pemerintah.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
