Sigli – Pemerintah Kabupaten Pidie mengajukan rancangan anggaran daerah 2027 dengan belanja Rp1,46 triliun. Angka itu lebih besar Rp75 miliar dibandingkan pendapatan yang diproyeksikan mencapai Rp1,386 triliun.
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 tersebut diserahkan Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah kepada pimpinan DPRK Pidie dalam rapat paripurna pembukaan sidang pembahasan KUA-PPAS di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie, Senin, 24 Agustus 2026.
Dokumen itu diterima Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, didampingi Wakil Ketua I T. Zulkarnaini, Wakil Ketua II Teuku Saifullah TS, Sekretaris Daerah Pidie Samsul Azhar, dan Sekretaris DPRK H. Idhami.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan Rp1.386.110.039.078. Sementara belanja daerah mencapai Rp1.461.110.039.078. Adapun pembiayaan daerah direncanakan Rp75 miliar.
Dengan komposisi itu, Pidie menghadapi defisit anggaran Rp75 miliar. Kekurangan tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah sehingga struktur rancangan KUA-PPAS 2027 dinyatakan berimbang.
Sarjani mengatakan penyusunan KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen itu, kata dia, menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan Pidie.
Menurut Sarjani, tantangan anggaran 2027 tidak ringan. Kemampuan fiskal daerah terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Karena itu, pemerintah daerah akan menempatkan selektivitas, ketepatan sasaran dan manfaat publik sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran.
“Kebijakan anggaran Tahun 2027 harus mampu mempercepat pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pidie periode 2025–2030,” kata Sarjani.
Ia mengatakan KUA-PPAS tidak semata-mata menjadi instrumen untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Anggaran harus diarahkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Sarjani juga mengingatkan bahwa angka dalam rancangan KUA-PPAS belum bersifat final. Postur pendapatan, belanja dan pembiayaan masih dapat berubah mengikuti perkembangan kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Pidie, kata dia, akan terus melakukan penajaman sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2027 ditetapkan. Pemerintah menginginkan RAPBK tersusun secara sehat, kredibel dan realistis sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dalam pembahasan bersama DPRK, pemerintah daerah meminta masukan dan koreksi dari anggota legislatif. Pembahasan antara eksekutif dan legislatif diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas pembangunan Pidie pada 2027.
Pemerintah juga menekankan agar seluruh proses penyusunan anggaran tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kemampuan fiskal daerah serta dokumen perencanaan pembangunan.
Kini, bola pembahasan berada di DPRK Pidie. Besarnya belanja dibandingkan pendapatan menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah pada 2027 tetap menjadi persoalan utama yang harus diperhitungkan dalam menentukan program pembangunan dan pelayanan publik.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
