Rp60,74 miliar lebih disalurkan ke 222 gampong, namun temuan di salah satu wilayah memunculkan pertanyaan tentang ketepatan sasaran, efektivitas dan pengawasan.
Nagan Raya — Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyatakan penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2026 untuk 222 gampong telah mencapai 100 persen dengan nilai Rp60,74 miliar lebih.
Percepatan penyaluran itu disebut sebagai capaian positif pemerintah daerah. Dana yang telah masuk ke rekening pemerintah gampong diharapkan segera digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di balik angka 100 persen tersalurkan, penelusuran NoA.CO.ID menemukan fakta lapangan yang justru membuka pertanyaan lain: apakah seluruh proses setelah dana masuk ke rekening juga telah berjalan efektif, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan itu muncul setelah redaksi menemukan salah satu gampong di Kecamatan Seunagan Timur yang berdasarkan keterangan warga setempat kini hanya menyisakan sekitar satu kepala keluarga yang masih berdomisili, sementara sebagian besar warga lainnya disebut telah berpindah dan tinggal di gampong sekitar.
Kondisi tersebut tentu belum dapat dijadikan kesimpulan adanya penyimpangan.
Tetapi ketika sebuah wilayah mengalami perubahan kondisi masyarakat secara signifikan, evaluasi terhadap perencanaan, penerima manfaat, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan Dana Desa menjadi pertanyaan yang wajar untuk dijawab pemerintah.
Dana Sudah Cair, Lalu Siapa yang Memastikan?
Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Said Mudhar, ketika dikonfirmasi NoA.CO.ID menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan kewenangan penyaluran Dana Desa dan telah berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang.
Penjelasan tersebut kami catat dan tetap menjadi bagian dari pemberitaan.
Namun, bagi redaksi, jawaban mengenai mekanisme penyaluran belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi setelah dana disalurkan.
Sebab, persoalan yang sedang ditelusuri bukan semata-mata apakah uang negara telah masuk ke rekening gampong.
Pertanyaan berikutnya jauh lebih sederhana:
Apa programnya?
Siapa penerima manfaatnya?
Berapa yang telah digunakan?
Siapa yang mengawasi?
Dan apakah seluruhnya dapat dibuktikan melalui dokumen?
Di titik inilah akuntabilitas Dana Desa diuji.
Temuan Lapangan Menunggu Pembuktian Dokumen
NoA.CO.ID memperoleh informasi warga bahwa sebagian besar masyarakat pada wilayah tersebut telah berpindah ke gampong tetangga.
Sementara aktivitas pemerintahan dan keberadaan kantor gampong masih tetap ada.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara data administratif dengan kondisi faktual di lapangan.
Apakah jumlah penduduk yang menjadi dasar perencanaan program masih sesuai?
Apakah kegiatan yang dibiayai Dana Desa masih menjawab kebutuhan masyarakat?
Apakah penerima manfaat benar-benar berada dan menerima manfaat di wilayah tersebut?
Dan apakah seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat ditunjukkan secara fisik maupun administratif?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini sedang diverifikasi.
Bukan Menuduh, Tetapi Menguji
Redaksi juga menerima informasi yang mengarah pada dugaan bahwa manfaat dari pengelolaan Dana Desa di wilayah tersebut berpotensi hanya dirasakan oleh kelompok atau pihak tertentu.
Namun, NoA.CO.ID belum menempatkan informasi tersebut sebagai fakta maupun kesimpulan.
Dugaan itu hanya dapat dinilai setelah redaksi memperoleh dokumen anggaran, laporan realisasi, daftar penerima manfaat, dokumen kegiatan, bukti pertanggungjawaban, serta hasil pengawasan dari pihak yang berwenang.
Karena itu, redaksi memilih menguji informasi tersebut melalui dokumen dan konfirmasi, bukan membangun kesimpulan dari keterangan sepihak.
“Kami Hanya Menyalurkan” Bukan Akhir Pertanyaan
Jika alasan yang disampaikan pemerintah adalah bahwa DPMGP4 sebatas menjalankan proses penyaluran dan telah berkoordinasi dengan lembaga berwenang, NoA.CO.ID menghormati penjelasan tersebut.
Tetapi publik tetap berhak mengetahui batas kewenangan dan bentuk pengawasan setelah penyaluran dilakukan.
Siapa yang melakukan verifikasi?
Apa bentuk monitoringnya?
Kapan pemeriksaan dilakukan?
Apa hasilnya?
Apakah pernah ditemukan persoalan?
Dan apabila kondisi masyarakat di sebuah gampong telah berubah drastis, apakah pemerintah memiliki mekanisme evaluasi khusus agar anggaran tetap relevan dan tepat sasaran?
Inilah jawaban substantif yang sedang dicari redaksi.
Bukan pembenaran.
Bukan pula saling menyalahkan.
Melainkan data.
NoA.CO.ID Meminta Pemerintah Membuka Data
Untuk menguji seluruh informasi tersebut, NoA.CO.ID telah menyiapkan permintaan data dan dokumen kepada DPMGP4, BPKD, Kecamatan Seunagan Timur, Pemerintah Gampong dan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mempertemukan dua sisi yang selama ini berjalan terpisah:
apa yang tertulis dalam administrasi dan apa yang ditemukan di lapangan.
Jika administrasi, pelaksanaan dan kondisi faktual ternyata sesuai, maka pemerintah memiliki kesempatan untuk menjelaskan sekaligus membuktikan bahwa Dana Desa telah dikelola sesuai ketentuan.
Sebaliknya, jika ditemukan perbedaan, publik tentu menunggu penjelasan dan langkah koreksi dari pihak yang memiliki kewenangan.
Yang Ditunggu Bukan Alasan, Tetapi Kejelasan
NoA.CO.ID tidak membutuhkan pengakuan yang dipaksakan dari pejabat mana pun.
Yang dibutuhkan adalah jawaban yang jujur, lengkap dan dapat diuji.
Jika memang tidak ada persoalan, sampaikan dokumennya.
Jika ada kekeliruan administrasi, jelaskan.
Jika terdapat kelemahan pengawasan, akui dan perbaiki.
Jika kondisi lapangan berbeda dengan data administrasi, jelaskan mengapa hal itu terjadi.
Justru sikap terbuka seperti itu akan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang jauh lebih kuat daripada sekadar mengatakan bahwa seluruh proses telah dikoordinasikan.
Kritik Bukan Musuh Pemerintah
NoA.CO.ID memahami bahwa setiap pemberitaan yang menyangkut anggaran pemerintah dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejabat maupun aparatur.
Namun, fungsi media bukan untuk mencari musuh.
Media bekerja untuk mencari fakta.
Karena itu, NoA.CO.ID tetap membuka ruang bagi DPMGP4, BPKD, Camat, Keuchik, Inspektorat dan seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, koreksi dan dokumen pembanding.
Kami juga siap memperbaiki pemberitaan apabila terdapat fakta yang keliru.
Sebaliknya, apabila ditemukan fakta yang membutuhkan pembenahan, publik berhak mengetahui bahwa pemerintah memiliki keberanian untuk mengakuinya dan memperbaikinya.
Dari Konfrontasi Menuju Pembenahan
Bagi NoA.CO.ID, kualitas hubungan antara media dan pemerintah tidak seharusnya dibangun melalui tekanan, ancaman atau saling berhadap-hadapan.
Yang lebih produktif adalah keterbukaan informasi, dialog dan keberanian mengakui fakta.
Sebab, seorang pejabat tidak akan kehilangan kewibawaan hanya karena mengakui adanya kekurangan.
Justru sebaliknya.
Pemimpin yang berani mengatakan “ini perlu diperbaiki” jauh lebih kuat daripada pemimpin yang terus mempertahankan bahwa semuanya sudah benar ketika fakta belum selesai diuji.
Di sisi lain, media juga harus mampu menunjukkan bahwa kritik tidak selalu berarti permusuhan.
Kritik yang berbasis data dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Klarifikasi yang terbuka dapat menghindarkan pejabat dari tuduhan yang tidak berdasar.
Dan dokumen yang transparan dapat mengakhiri spekulasi.
Penelusuran Belum Berakhir
Kasus ini masih dalam tahap penelusuran.
NoA.CO.ID belum menyimpulkan adanya penyalahgunaan Dana Desa, kerugian negara maupun pelanggaran hukum.
Namun, pertanyaan publik tidak boleh berhenti hanya karena dana telah dinyatakan 100 persen tersalurkan.
Uang negara harus memiliki jejak.
Program harus memiliki penerima manfaat.
Kegiatan harus dapat dibuktikan.
Dan pengawasan harus dapat dijelaskan.
Pada akhirnya, NoA.CO.ID tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan.
Kami sedang mencari siapa yang bersedia menjelaskan fakta secara terbuka.
Jika keterbukaan itu menghasilkan temuan yang bersih, pemerintah patut mendapatkan apresiasi.
Jika menghasilkan kekurangan, maka perbaikannya menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.
Dan jika proses ini pada akhirnya membuka ruang kolaborasi yang sehat antara pemerintah, media dan masyarakat, maka itulah bargaining yang sesungguhnya: bukan tekanan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi keterbukaan untuk melahirkan pembenahan.
Media lokal pun dapat tumbuh bukan dengan memperbesar konflik, melainkan dengan membangun kepercayaan publik—sekaligus membuka ruang bagi putra-putri daerah untuk belajar dan bekerja di dunia jurnalistik serta digitalisasi media.
Karena setiap rupiah uang negara bukan hanya soal telah disalurkan atau belum. Pertanyaan terpentingnya adalah: apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya?
Penelusuran NoA.CO.ID berlanjut.
Reporter: Aprizal.43
Editor: Amiruddin. MK
