Kota Jantho – Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. Syukri A. Jalil, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk membangun daerah yang inklusif, ramah bagi penyandang disabilitas, sekaligus memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Hal itu disampaikan Syukri saat membuka kegiatan Pemetaan Kebijakan Menuju Aceh Besar yang Inklusif Disabilitas dan Tangguh Bencana di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (10/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Syukri menyampaikan apresiasi kepada Forum Bangun Aceh (FBA) serta seluruh pihak yang telah menggagas dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, program yang dijalankan FBA memiliki keterkaitan erat dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, terutama dalam bidang pendidikan, kebencanaan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan penyandang disabilitas.
“Yang inklusif artinya kita semua tidak dibolehkan untuk membeda-bedakan sesama manusia, apakah dia disabilitas ataupun tidak. Kita tidak boleh membeda-bedakannya,” tegas Syukri.
Ia menilai pembangunan yang inklusif membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak, terutama dalam memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses yang layak terhadap kehidupan sosial, pelayanan publik, maupun fasilitas umum.
Syukri juga memaparkan sejumlah program Pemkab Aceh Besar yang dinilai sejalan dengan upaya membangun masyarakat yang berdaya dan berkarakter.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah menjalankan program Beut Kitab Bak Sikula yang pada 2026 diarahkan untuk diterapkan di sekolah umum mulai tingkat SD hingga SMP.
Selain itu, terdapat program Beut Ba’da Magrib melalui kegiatan pengajian bagi perangkat gampong yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan wawasan keagamaan sekaligus memperkuat peran aparatur gampong dalam kehidupan bermasyarakat.
Syukri turut mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir untuk memperkuat koordinasi dengan FBA sesuai bidang masing-masing.
BPBD diminta memperkuat upaya penanggulangan bencana, Dinas Sosial memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, DPMG mendukung pemberdayaan masyarakat dan gampong, sedangkan Dinas Pangan terus memperkuat program ketahanan pangan serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Wabup Syukri juga mengingatkan bahwa Aceh Besar merupakan wilayah yang memiliki berbagai potensi bencana. Kondisi kekeringan dapat memicu kebakaran, sementara musim hujan berpotensi menimbulkan banjir dan angin kencang.
Karena itu, upaya membangun ketangguhan masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Pemerintah Aceh Besar siap memberikan dukungan penuh atas program-program yang dilakukan oleh FBA untuk penanggulangan dan untuk kepentingan masyarakat Aceh Besar,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Forum Bangun Aceh, Dr. Syaifullah Muhammad, S.T., M.Eng., mengatakan FBA memiliki sejarah panjang dalam merespons berbagai persoalan kebencanaan di Aceh.
Meski saat ini kegiatan FBA lebih banyak berfokus pada pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan pendidikan, menurutnya isu kebencanaan tetap menjadi bagian penting dalam setiap program yang dijalankan.
Syaifullah menyebutkan, selama dua tahun terakhir FBA memfokuskan sejumlah program di Aceh Besar. Program tersebut telah menjangkau sekitar 60 keluarga, dengan sekitar 50 di antaranya merupakan usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas.
Ia juga menilai Aceh Besar memiliki modal kebijakan yang penting dengan telah diterbitkannya Kanun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Disabilitas. Menurutnya, regulasi tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan turunan serta implementasi konkret di lapangan.
“Kita ingin men-support pemerintah Aceh Besar agar hal semacam ini yang sudah ada bisa kita up lagi ke permukaan. Juga misalnya apakah selama ini ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Aceh Besar yang memang sudah berpihak kepada kaum disabilitas. Nah, hari ini kami ingin menginventarisir itu,” kata Syaifullah.
Kepala Bappeda Aceh Besar, Agus Husni, mengatakan tantangan berikutnya adalah memastikan regulasi yang telah tersedia dapat diterjemahkan menjadi kebijakan teknis hingga tingkat gampong.
Menurutnya, lemahnya aturan turunan masih menjadi salah satu kendala dalam penerapan regulasi di daerah.
“Intinya sebetulnya berdasarkan kanun yang sudah ada, kita harus turunkan. Ini sebetulnya kelemahan kita di daerah,” ujarnya.
Agus mengatakan isu disabilitas dan ketangguhan bencana tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Hampir seluruh perangkat daerah memiliki keterkaitan, mulai dari bidang sosial, pangan, lingkungan, pelayanan publik hingga pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong penyusunan roadmap bersama yang melibatkan pemerintah daerah, FBA, organisasi masyarakat, serta penyandang disabilitas. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih konkret dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Kepala DPMG Aceh Besar Jakfar, Kepala Bappeda Aceh Besar Agus Husni, Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, Kepala Dinas Pangan Alyadi, Plt Kepala Dinas Sosial, serta unsur terkait lainnya.
Melalui kegiatan pemetaan kebijakan tersebut, Pemkab Aceh Besar bersama FBA berharap berbagai kebijakan yang telah ada dapat diinventarisasi, diperkuat, dan diterjemahkan menjadi langkah nyata.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas sekaligus membangun masyarakat Aceh Besar yang lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana.
Editor: Amiruddin. MK
