Home / Pemerintah Aceh

Rabu, 16 September 2026 - 22:09 WIB

Pemerintah Aceh Dukung Perubahan Nomenklatur BKKBN, Taufik Tekankan Pentingnya Kolaborasi

mm Redaksi

Plt. Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si, didampingi Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Dr. Amrizal J. Prang, SH,LL.M, menerima silaturahmi dan audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, BKKBN Aceh beserta jajaran di Ruang Kerja Sekda Aceh, Banda Aceh, Selasa, (15/9/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Plt. Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si, didampingi Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Dr. Amrizal J. Prang, SH,LL.M, menerima silaturahmi dan audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, BKKBN Aceh beserta jajaran di Ruang Kerja Sekda Aceh, Banda Aceh, Selasa, (15/9/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Banda Aceh – Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes., beserta jajaran, di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh, termasuk capaian dalam pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia. Ia juga menyampaikan permohonan dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Baca Juga :  Haul ke-4 Abu Tumin di Bireuen, Wagub Aceh Tekankan Pentingnya Warisan Ilmu dan Akhlak

Menanggapi hal tersebut, Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses tersebut. Ia menyampaikan, nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi.

Baca Juga :  Gubernur Mualem Ajak Kagama Bersinergi Membangun Aceh

Lebih lanjut, Taufik juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan Pemerintah Aceh. Ia menilai, keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui dan mengawal pelaksanaannya, sementara masyarakat juga memperoleh informasi yang memadai.

Selain itu, Taufik turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar pelaksanaan berbagai program. Menurutnya, keselarasan informasi dan data antar lembaga diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih.

Baca Juga :  Kacabdin Abdya Terbitkan SK Baru Pemenang FLS3N

“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh. []

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Dibawah Komando Mualem–Dek Fadh: Menjemput Aceh yang Lebih Sigap dan Lebih Dekat Dengan Rakyat

Pemerintah Aceh

Menteri PPPA Kunjungi Aceh, Bahas Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak Lewat Program Ruang Bersama Indonesia

Nasional

Wali Nanggroe Aceh Kunjungi Keraton Yogyakarta, Bahas Pelestarian Budaya dan Status Keistimewaan

Daerah

Pj Gubernur Safrizal Tinjau Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Pidie Jaya

News

Disdik Aceh Apresiasi Langkah Bupati Aceh Barat, Ajak Kepala Daerah Lain Bersama Bangun Karakter Anak Negeri

Pemerintah Aceh

Program Jaksa Masuk Sekolah Hadir di Takengon, Siswa Dibekali Pemahaman Hukum dan Bahaya Narkoba

Pemerintah Aceh

Maulid Nabi 1448 H Digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Abu Paya Pasi Ajak Warga Hadir

Pemerintah Aceh

Seleksi JPT Pratama Aceh Barat 2026: 35 Lolos Administrasi, Pendaftaran Dinkes Diperpanjang