Home / Aceh Barat Daya / Politik

Sabtu, 14 November 2026 - 21:59 WIB

DPC PKB Abdya Bedah Sosialisme Islam, Gali Pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati

mm Teuku Nizar

Peserta bedah buku dan diskusi interaktif yang dilaksanakan oleh DPC PKB Abdya diabadikan bersama. Foto. Dok. Teukunizar/noa.co.id

Peserta bedah buku dan diskusi interaktif yang dilaksanakan oleh DPC PKB Abdya diabadikan bersama. Foto. Dok. Teukunizar/noa.co.id

Aceh Barat Daya – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengangkat kembali gagasan sosialisme Islam melalui diskusi dan bedah buku bertajuk Sosialisme Islam, Babak Baru.

Forum tersebut menegaskan bahwa politik Islam harus hadir sebagai kekuatan yang memperjuangkan keadilan ekonomi dan membela kepentingan rakyat kecil.

Kegiatan yang berlangsung di Poge Kopi, Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Sabtu (14/11/2026), menghadirkan Ketua DPC PKB Abdya, Zulkarnain, dan Ketua PCNU Kabupaten Abdya, Tgk. Puri, sebagai narasumber.

Puluhan kader, simpatisan PKB, serta masyarakat umum turut mengikuti diskusi tersebut.

Forum itu menjadi ruang untuk membedah pemikiran dua tokoh penting, yakni H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati.

Keduanya menawarkan pemikiran tentang hubungan agama, keadilan sosial, dan perjuangan melawan berbagai bentuk penindasan.

Zulkarnain mengatakan pembahasan sosialisme Islam tidak cukup berhenti pada kajian sejarah dan pemikiran.

Baca Juga :  M Rais: Aminullah Usman, Model Ideal Pemimpin untuk Banda Aceh di Pilkada 2024

Gagasan tersebut perlu diterjemahkan menjadi agenda nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Salah satu pesan utama dalam diskusi itu ialah bahwa politik Islam merupakan politik keadilan ekonomi.

Artinya, perjuangan politik harus mampu menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan terbatasnya akses masyarakat kecil terhadap sumber-sumber ekonomi.

H.O.S. Tjokroaminoto melalui buku Islam dan Sosialisme yang terbit pada 1924 menjadi salah satu pijakan historis gagasan tersebut.

Ia menghubungkan nilai tauhid dengan cita-cita keadilan sosial sekaligus mengkritisi sosialisme ateis yang berkembang pada zamannya.

Sementara itu, Ali Syari’ati membawa gagasan pembebasan dalam pemikiran Islam.

Intelektual asal Iran tersebut memandang tauhid bukan hanya sebagai keyakinan tentang keesaan Tuhan.

Tetapi juga sebagai pandangan hidup yang menolak penindasan dan ketidakadilan.

Dalam pemikiran Syari’ati, keimanan harus melahirkan kesadaran sosial dan tanggung jawab untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih adil.

Baca Juga :  Ikatan Santri Aceh Barat Daya Tolak Konser Musik di Expo Barsela

Agama tidak boleh hanya berhenti pada ritual, tetapi harus mendorong manusia membela kaum lemah dan membangun masyarakat yang menjunjung keadilan.

Syari’ati juga mengangkat konsep mustadh’afin, yakni kelompok masyarakat yang tertindas dan dilemahkan oleh struktur kekuasaan maupun ketimpangan sosial.

Mereka bukan sekadar objek bantuan, melainkan harus memiliki kesadaran dan kekuatan untuk memperjuangkan perubahan.

Jika pemikiran Tjokroaminoto memberi pijakan historis tentang hubungan Islam dan keadilan sosial.

Gagasan Ali Syari’ati memperkuat dimensi pembebasan dan kesadaran masyarakat untuk melawan penindasan.

Diskusi bertema Sosialisme Islam, Babak Baru juga menyoroti pentingnya mengoreksi praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

Persoalan monopoli, rente, tengkulak yang menekan petani dan nelayan, pinjaman online ilegal.

Serta perjudian daring menjadi contoh masalah yang perlu mendapat perhatian.

Prinsip yang ditekankan ialah melawan praktik ekonomi yang mengisap masyarakat kecil, bukan memusuhi kelompok berdasarkan suku, agama, maupun identitas tertentu.

Baca Juga :  Dikeluhkan Warga, Soroti Respons Tenaga Medis hingga Kebersihan Ruang Perawatan

Karena itu, agenda keadilan ekonomi harus menjangkau seluruh warga negara.

Forum tersebut turut membahas pentingnya membangun ekosistem ekonomi rakyat dari bawah.

Pesantren, koperasi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta desa menjadi simpul yang dapat saling menguatkan.

Koperasi dapat menjadi wadah kepemilikan bersama, BMT membuka akses pembiayaan alternatif, sedangkan UMKM menjadi penggerak usaha masyarakat.

Pesantren dan desa juga memiliki peran penting dalam membangun jaringan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui diskusi tersebut, DPC PKB Abdya ingin mendorong tradisi intelektual.

Sekaligus memperluas pemahaman kader tentang politik yang memiliki keberpihakan jelas terhadap persoalan masyarakat.

Pesan yang menjadi benang merah pembahasan itu ialah politik Islam bukan politik identitas, melainkan politik keadilan ekonomi.

Kemiskinan tidak mengenal agama, sementara perjuangan menghadirkan keadilan harus memberikan manfaat bagi seluruh warga.

Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar

Share :

Baca Juga

Parlementaria

Pulang dari Jakarta, Salihin Tegaskan Revisi UUPA dan Otsus Demi Masa Depan Aceh

Nasional

Golkar Buka Suara soal Penolakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Aceh Barat Daya

Tim Dokter Umum RSUTP Juara Dramatisasi BHD

Aceh Barat Daya

Jalan Ramli Sa’adi Berlubang Dikeluhkan Warga

Aceh Barat Daya

Tgk. Mustiari Minta Pelayanan Kesehatan Ditingkatkan 

Politik

Daftar ke Demokrat, Amal Hasan: Ini Langkah Kami untuk Membangun Negeri

Aceh Barat Daya

LSM Kompak Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Pelaku Pungli

Aceh Barat Daya

Ops Patuh Seulawah 2026 Dimulai 26 Oktober, Satlantas Polres Abdya Siap Tertibkan Pengguna Jalan