Aceh Jaya – Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Jaya menyetujui Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi qanun. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan, terutama terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-IX Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 DPRK Aceh Jaya yang berlangsung di Gedung DPRK Aceh Jaya, Calang, Selasa (17/11/2026). Pandangan akhir Fraksi Partai Aceh dibacakan oleh Usman.id, anggota fraksi tersebut.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Partai Aceh menyoroti sejumlah persoalan dalam rancangan APBK 2027, mulai dari kemandirian fiskal, besarnya belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan penyertaan modal daerah.
Berdasarkan postur anggaran yang dibahas, pendapatan daerah Aceh Jaya pada 2027 direncanakan mencapai Rp771.189.297.963 atau sekitar Rp771,18 miliar. Sementara belanja daerah ditetapkan dalam rancangan sebesar Rp779.075.223.921 atau sekitar Rp779,07 miliar.
Dari sisi pengeluaran, belanja operasi menjadi alokasi terbesar dengan nilai Rp615,69 miliar. Di dalamnya terdapat belanja pegawai sebesar Rp378,95 miliar. Adapun belanja modal direncanakan mencapai Rp60,51 miliar.
Dengan komposisi tersebut, rancangan APBK Aceh Jaya 2027 mengalami defisit sebesar Rp7.885.925.958 atau sekitar Rp7,88 miliar. Pembiayaan untuk menutup defisit itu bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp8,38 miliar, setelah dikurangi penyertaan modal daerah sebesar Rp500 juta.
Salah satu catatan Fraksi Partai Aceh berkaitan dengan masih besarnya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah.
Fraksi mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber peningkatan PAD. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, jasa, serta pengelolaan aset daerah.
Menurut pandangan fraksi, pengembangan potensi tersebut diperlukan agar pendapatan daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi.
Selain pendapatan, besarnya alokasi belanja pegawai yang mencapai Rp378,95 miliar juga menjadi perhatian. Fraksi berharap anggaran tersebut sejalan dengan peningkatan disiplin, profesionalitas, serta kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.
Pada sektor pembangunan, Fraksi Partai Aceh meminta belanja modal sebesar Rp60,51 miliar digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dari alokasi tersebut, sekitar Rp30,36 miliar diperuntukkan bagi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
Penggunaan anggaran infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta memperbaiki konektivitas antarwilayah, termasuk antarkecamatan dan antargampong.
Fraksi juga menekankan pentingnya program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor riil. Program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan administratif, tetapi memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat hingga tingkat gampong.
Sementara itu, penyertaan modal daerah sebesar Rp500 juta diminta dilaksanakan berdasarkan kajian kelayakan yang matang. Pengelolaannya juga perlu dilakukan secara profesional agar dapat meningkatkan produktivitas badan usaha dan memberikan kontribusi terhadap PAD.
Selain rancangan APBK, Fraksi Partai Aceh juga menyetujui Program Legislasi Kabupaten (Prolegkab) Aceh Jaya Tahun 2027 yang memuat tujuh rancangan qanun. Jumlah tersebut terdiri atas lima usulan pemerintah daerah dan dua rancangan inisiatif DPRK Aceh Jaya.
Lima rancangan usulan eksekutif meliputi perubahan atas Qanun Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025–2029, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2027–2057, serta Pemerintahan Mukim dan Pembentukan Mukim.
Selanjutnya, rancangan qanun tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Gerbang Lintas Mineral dan Penyertaan Modal.
Adapun dua rancangan inisiatif DPRK Aceh Jaya berkaitan dengan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif serta Penyelenggaraan dan Pembinaan Kemakmuran Masjid.
Fraksi Partai Aceh meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang menjadi pemrakarsa segera menyiapkan dan menyerahkan draf rancangan qanun paling lambat pada triwulan pertama 2027.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pembahasan sehingga penyusunan regulasi daerah berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pandangan akhir Fraksi Partai Aceh tersebut dibacakan oleh Usman.id dalam rapat paripurna. Dokumen pandangan akhir itu ditandatangani Ketua Fraksi Partai Aceh, Hj. Fitri Maya Lisa, S.Sos., dan Sekretaris Muhammad Diah, S.E. (Tgk. Nu).
Editor: Amiruddin. MKReporter: Sanusi



















