Home / Parlementaria

Rabu, 18 November 2026 - 16:40 WIB

DPRD Bengkulu Selatan Setujui KUA-PPAS APBD 2027, Kesehatan dan Pendidikan Jadi Prioritas Utama

mm Redaksi

Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Juli Hartono, saat memimpin rapat paripurna penyetujuan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026). Persetujuan ini menegaskan komitmen bersama legislatif dan eksekutif untuk menjadikan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah tahun 2027. Foto: Dok. Istimewa

Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Juli Hartono, saat memimpin rapat paripurna penyetujuan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026). Persetujuan ini menegaskan komitmen bersama legislatif dan eksekutif untuk menjadikan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah tahun 2027. Foto: Dok. Istimewa

Bengkulu Selatan — DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 pada Selasa (17/11/2026). Dokumen ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun rancangan anggaran tahun mendatang, dengan menempatkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama.

Persetujuan KUA-PPAS ini menandai dimulainya tahap krusial penyusunan APBD 2027. Dokumen ini memuat arah kebijakan dan pagu indikatif yang akan menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Baca Juga :  Ketua DPR Aceh Desak Pemerintah Segera Realisasikan APBA 2025

Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, menyambut baik kesepakatan tersebut. Menurutnya, prioritas di bidang kesehatan dan pendidikan diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Alhamdulillah, KUA-PPAS APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2027 telah mendapatkan persetujuan bersama. Kami berharap anggaran yang nantinya ditetapkan benar-benar dapat diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan,” ujar Juli Hartono usai rapat paripurna.

Baca Juga :  DPRA Apresiasi Peran Forbes Aceh dalam Pengawalan Revisi UUPA

Juli menegaskan, anggaran daerah harus disusun secara terarah, transparan, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Kesehatan dan pendidikan dinilai sebagai kebutuhan mendasar yang membutuhkan perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap program yang direncanakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Harapan kami, APBD 2027 nantinya benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai anggaran hanya sebatas perencanaan, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bengkulu Selatan,” tegasnya.

Baca Juga :  Anggota DPR : Perlunya Revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Ia juga mengimbau adanya sinergi dan komitmen kuat antara pihak legislatif dan eksekutif agar seluruh program dalam KUA-PPAS 2027 dapat direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan disetujuinya KUA-PPAS ini, proses penyusunan APBD 2027 diharapkan berjalan lancar sesuai jadwal, dengan tetap mengedepankan pemerataan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. (tim)

Editor: Amiruddin. MKReporter: Yoni Muhardi

Share :

Baca Juga

Parlementaria

DPRK Banda Aceh Minta Evaluasi Total Daycare Usai Kasus Kekerasan Bayi di Syiah Kuala

Parlementaria

Rp2,39 Miliar untuk Satu Hari: Dari Panggung Hari Damai, Jejak Anggaran Itu Terbaca

Aceh Barat

Fraksi Gerindra Usulkan Penambahan Perangkat STARLINK untuk Sekolah Terpencil

Nagan Raya

Wakil Ketua DPRK Nagan Raya Tinjau Pembangunan Fasilitas Rawat Inap Puskesmas Sukamulia

Keagamaan

Anggota DPRA Irfansyah Sembelih Tiga Ekor Sapi Kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 H

Parlementaria

Buka Musprov IAI Aceh, Ketua DPRK Banda Aceh Dorong Peran Arsitek dalam Rehab-Rekon Pascabencana

Parlementaria

DPRK Banda Aceh Serap Aspirasi Disabilitas, Dorong Penguatan Kota Inklusif

Advetorial

DPRA Minta Aparat Ungkap Motif Dibalik Kabur Napi di Lapas Kutacane