Home / Daerah

Sabtu, 21 November 2026 - 12:03 WIB

Perjalanan Dinas Setda Aceh Tengah Telan Rp3 Miliar, Seberapa Besar Manfaatnya bagi Rakyat?

mm Redaksi

Anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp3.001.402.000. Masyarakat meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Foto: Dok. Dasa Yushelmi/NOA.co.id

Anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp3.001.402.000. Masyarakat meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Foto: Dok. Dasa Yushelmi/NOA.co.id

Takengon — Di tengah pemulihan pascabencana yang belum tuntas, anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, tahun anggaran 2026 mencapai Rp3.001.402.000.

Sebanyak 36 paket swakelola tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Dari jumlah itu, satu paket bernilai Rp1,739 miliar – hampir 58 persen dari total anggaran.

Besarnya alokasi tersebut mengundang pertanyaan tentang arah prioritas belanja daerah. Sabtu (21/11/2026).

Ketika infrastruktur masih membutuhkan pembenahan, ekonomi warga belum sepenuhnya pulih, dan masyarakat menghadapi persoalan kelangkaan serta mahalnya LPG 3 kilogram, anggaran perjalanan dinas dalam jumlah besar menjadi sorotan publik dan patut dijelaskan secara terbuka.

Berdasarkan data SiRUP yang dihimpun media ini, seluruh paket bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Tengah, menggunakan metode swakelola tipe I, dengan masa pelaksanaan Januari hingga Desember 2026.

Dari total pagu tersebut, perjalanan dinas biasa mendominasi dengan nilai Rp2.865.137.000 atau sekitar 95,5 persen. Sementara perjalanan dinas dalam kota dialokasikan Rp118.765.000 dan perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp17.500.000.

Selanjutnya yang paling utama tertuju pada paket RUP 42871380, yakni Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pagu paket ini mencapai Rp1.739.121.000 atau sekitar 57,9 persen dari keseluruhan anggaran perjalanan dinas yang ditelaah.

Baca Juga :  DWP Kemenag Aceh Besar Bagikan Paket Sembako untuk 25 Honorer

Uraian paket mencakup tiket pesawat rute Jakarta – Banda Aceh dan Jakarta – Medan, penginapan untuk berbagai jenjang jabatan, uang harian, transportasi, hingga uang representasi pejabat.

Nilainya yang besar menuntut penjelasan secara terukur.

Berapa jumlah perjalanan dinas, siapa pesertanya, apa tujuannya, berapa lama pelaksanaannya, dan hasil apa yang ditargetkan?

Begitu pula dengan paket bernilai besar lainnya, yang tercatat pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp222,28 juta, dan Administrasi Pembangunan sebesar Rp152,978 juta, serta Penataan Organisasi senilai Rp98,878 juta.

Pertanyaan publik bukan semata-mata soal ke mana pejabat bepergian, melainkan seberapa besar manfaat perjalanan itu bagi masyarakat.

Sebab, mobilitas birokrasi tidak otomatis berarti peningkatan pelayanan. Perjalanan boleh tercatat dalam dokumen, tetapi hasilnya harus dapat dirasakan di lapangan dan oleh masyarakat.

Di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana, pemerintah daerah dituntut cermat menentukan prioritas.

Jalan dan jembatan membutuhkan perbaikan, pemulihan ekonomi warga, serta persoalan distribusi LPG 3 kilogram, merupakan sejumlah persoalan yang tidak boleh tersisih dari perhatian.

Baca Juga :  Seluruh Fraksi DPRK Aceh Besar Sepakati Qanun Pertanggungjawaban APBK 2023

Kelangkaan dan tingginya harga LPG bersubsidi, jika terjadi di tengah kondisi ekonomi warga yang sulit, semakin menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Kritik terhadap anggaran perjalanan dinas bukan berarti menafikan kebutuhan aparatur menjalankan tugas pemerintahan.

Namun, dalam situasi fiskal dan sosial yang menuntut kepekaan, setiap alokasi harus memiliki urgensi yang jelas.

Efisiensi bukan sekadar memangkas angka, melainkan memastikan uang publik ditempatkan pada kebutuhan yang paling berdampak.

Dalam tata kelola keuangan daerah, belanja harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar biaya yang berlaku.

Kerangka pengaturannya antara lain, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sementara perencanaan pengadaan mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Pencantuman paket dalam SiRUP merupakan informasi rencana pengadaan, bukan bukti bahwa seluruh anggaran telah direalisasikan ataupun bukti adanya penyimpangan.

Baca Juga :  Pj Gubernur Lantik Direktur Bisnis dan Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh

Untuk menguji kewajaran penggunaan anggaran, diperlukan pemeriksaan dokumen seperti DPA, rincian anggaran biaya, surat tugas, bukti tiket dan penginapan, laporan perjalanan, serta dokumen pembayaran.

Pengawasan publik juga perlu, guna memastikan tidak terjadi perjalanan tumpang tindih, pembebanan ganda, maupun pembayaran tanpa bukti yang sah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan paket Rp1,739 miliar tersebut, termasuk jumlah perjalanan, peserta, tujuan, standar biaya, dan indikator hasilnya.

Klarifikasi juga diperlukan dari pihak pengelola keuangan dan pejabat terkait agar informasi yang diterima publik utuh dan berimbang.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa sering pejabat melakukan perjalanan dinas, melainkan seberapa nyata persoalan masyarakat dapat diselesaikan.

Sebab, uang dalam APBD bukan milik birokrasi. Itu merupakan amanah rakyat dan setiap rupiahnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum memperoleh keterangan resmi
dari Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, serta pihak terkait lainnya.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab, sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik.

Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi

Share :

Baca Juga

Daerah

Laskar Panglima Nanggroe: Kesederhanaan dan Jiwa Besar Mualem yang Kerap disalahpahami

Daerah

Kejati Aceh Gelar Program Jaksa Masuk Sekolah

Daerah

Dibawah Pohon Rambung Ada Kuburan Panjang

Daerah

Misteri Dana BLUD RSUD Simeulue, Tenggelam di Tengah Sorotan Publik

Aceh Besar

Aceh Besar Siap Menuju Gelar TTG Tingkat Provinsi Aceh di Nagan Raya

Daerah

Asnawi Kumar Pimpin FPRMI Aceh

Daerah

Wagub Aceh Tinjau Pendangkalan Muara Idi Rayeuk, Nelayan Keluhkan Sulitnya Kapal Keluar Masuk Pelabuhan

Daerah

Alumni Pendidikan Perdamaian Filipina Kecam Penembakan di Pulo Keunari