Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan cukai hasil tembakau hingga akhir 2023 mencapai Rp 213,48 triliun. Besarnya penerimaan cukai tersebut menopang perekonomian lewat penciptaan lapangan kerja yang diperkirakan 5-6 juta tenaga kerja.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan meski produk tembakau berkontribusi besar ke perekonomian, namun pemerintah juga perlu mengatur pengendaliannya agar sesuai peruntukan.
Menurutnya, perlu bantuan dari pihak industri agar pengendalian dan pengawasan bisa berjalan dengan baik. “Dalam upaya pengendalian produk tembakau, perlu dukungan dari sisi hilir maupun hulu yaitu kalangan industri dan tembakau,” kata Isy dalam acara detikcom Leaders Forum di Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Isy mengatakan besarnya konsumsi rokok dan produk tembakau adalah peluang dan tantangan bagi Indonesia. Karena itu, pengaturan yang tepat dibutuhkan agar tembakau bisa berkontribusi bagi penerimaan negara maupun memperluas lapangan kerja di dalam negeri.
“Dampak produk tembakau dapat merugikan kesehatan masyarakat, tapi ada kondisi yang bertolak belakang. Di satu sisi kita memerlukan penerimaan negara signfiikan tapi, di sisi lain produk akhir tembakau yaitu rokok dapat merugikan kesehatan,” katanya.
Dia menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa.
“Kemendag senantiasa mendukung pengendalian produk tembakau lewat peraturan, maupun sosialisasi terkait dampak bayaa merokok bagi anak-anak dan lapisan masyarakat rentan,” jelasnya.
Editor: Amiruddin. MKSumber: https://Detik.com
