Home / Daerah

Jumat, 18 September 2026 - 17:42 WIB

Setiap Anak Memiliki Hak Yang Sama Untuk Mendapat Pendidikan, Faizar Rianda : Sekolah Rakyat, Harapan Baru Menuju Indonesia Maju

Muhammad Rissan

Faizar Rianda. Foto:Dok/Tgk.Adam

Faizar Rianda. Foto:Dok/Tgk.Adam

Lhokseumawe – Guna untuk mendapatkan hak sama dalam dunia pendidikan, pemerintah Indonesia telah mensiasati sebuah program untuk membantu anak-anak  dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrem dalam program sekolah rakyat gratis dengan pola boarding school dari jenjang pendidikan tingkat dasar ( SD) hingga menengah atas ( SMA).

Salah seorang Pemuda Kota Lhokseumawe Faizar Rianda menyebutkan kehadiran program Sekolah Rakyat di Lhokseumawe membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Baca Juga :  DPP Pemuda Aceh Bersatu Harap Mendagri Restui Wahyudi Sebagai Pj Bupati Pidie

“Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh, dan para siswa tentu memperoleh tempat tinggal, makanan, pakaian, perlengkapan belajar, serta layanan kesehatan secara gratis,”kata Faizar, Kamis 17 September 2026.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh dan Pemkab Bireuen Perkuat Sinergi Tangani Dampak Sosial Pasca Banjir

Namun, jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, tantangan mendasarnya sangat kompleks. Ada resiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian pemerintah hanya berfokus pada Sekolah Rakyat atau sekolah baru ini. Sementara itu, sekolah-sekolah negeri biasa yang kondisinya sudah buruk justru terabaikan atau terbengkalai.

Baca Juga :  Tahun 2023, BSI Aceh Salurkan Pembiayaan KUR Rp3,5 Triliun

“Selain masalah tersebut pemerintah juga dihadapkan pada persoalan ketahanan anggaran untuk biaya operasional jangka panjang, serta tantangan pemerataan mutu tenaga pendidik, oleh karena itu, dukungan terhadap arah kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat, Pemerintah harus memastikan pelaksanaannya berbasis data, transparan, dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional,”pungkasnya. (R)

Share :

Baca Juga

Daerah

Masyarakat Desa Pasir Tinggi Temu Ramah dengan PJ Bupati Simeuleu, Bahas Permasalahan Lahan

Daerah

Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan Capai Kesepakatan, Raperda Perubahan APBD 2026 Disetujui Bersama

Daerah

Pemprov Aceh Terima 20 Ton Bantuan dari MyFundAction untuk Korban Banjir dan Longsor

Daerah

Silaturahmi ke PWI, Kadiskes Aceh Paparkan Berbagai Isu Terkini tentang Kesehatan

Daerah

Bahas Roadshow Bus KPK, Dewas KPK Audiensi dengan Pj Gubernur Aceh

Daerah

Buka Ruang Komunikasi Transparan dan Konstruktif, Forum Konsultasi Masyarakat Solusi Bangun Andalas Dorong Program CSR Tepat Guna Bagi Masyarakat

Daerah

Mendikdasmen RI Dijadwalkan Jadi Pembina Upacara Hari Pertama Sekolah di Aceh Tamiang

Daerah

Suharjono Lantik Lima Ketua Pengadilan Negeri di Aceh