Banda Aceh – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, ST., D.E.A., mengajak mahasiswa untuk memperkuat spirit kebangsaan dan jiwa demokrasi dalam kuliah umum bertema “Mengukuhkan Spirit Kebangsaan dan Jiwa Demokrasi dalam Bingkai Kebinekaan”. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (20/11/2024) di Auditorium FKIP Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, dalam rangkaian acara Gelar Karya VIII.
Dalam paparannya, Marthunis menekankan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam membangun generasi emas Indonesia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kokoh.
“Pendidikan adalah kunci dalam menanamkan nilai kebangsaan dan demokrasi yang kokoh,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis di era teknologi yang kian mendominasi kehidupan generasi muda. Menurutnya, tantangan global dan derasnya pengaruh media sosial membutuhkan kesiapan generasi muda untuk memanfaatkan teknologi secara bijak.
Lebih lanjut, Marthunis mengajak masyarakat, terutama tenaga pendidik dan orang tua, untuk mendampingi generasi muda dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan.
“Kita semua harus bekerja sama mempersiapkan mereka menjadi individu yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Kepada mahasiswa, Marthunis memberikan pesan khusus agar mereka menjadi teladan dalam mengamalkan nilai kebangsaan dan demokrasi.
“Mahasiswa adalah agen perubahan sekaligus pengawal persatuan dalam kebinekaan. Jadilah pribadi cerdas secara akademik, bijak dalam bertindak, dan aktif menjaga keutuhan bangsa,” pesannya.
Kuliah umum ini bertujuan memperkuat semangat kebinekaan, kolaborasi, dan inovasi dalam pendidikan, sejalan dengan visi membentuk generasi emas yang kompetitif dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, materi turut disampaikan oleh Dr. HM Nasir Djamil, M.Si (Anggota Komisi III DPR RI) asal Aceh, melalui Zoom; AKBP Ruslan Syafei, S.Ag (Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Aceh); serta Dr. Drs. Meurah Budiman, SH., MH. (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh).
Editor: Redaksi
