Manado – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam menangani isu pelindungan warga negara Indonesia, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis nasional dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta memastikan pelindungan menyeluruh bagi Warga Negara Infonesia (WNI), Selasa (27/5).
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nur Rokhmah Hidayah, menegaskan pentingnya peran kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah dalam menjawab tantangan pelindungan PMI, terutama di negara-negara rawan.
“Penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci dalam menangani isu-isu pelindungan WNI, termasuk dalam mencegah TPPO,” Kata Nur, Rabu 28 Mei 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan tak lama setelah Tim Kementerian Luar Negeri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Desk P2MI) melakukan pendampingan pemulangan jenazah N.A., PMI asal Manado, Sulawesi Utara, yang meninggal akibat sakit saat bekerja di Kamboja, 26 Mei lalu.
N.A. diketahui bekerja di sektor online scam dan judi daring—dua sektor yang dalam beberapa tahun terakhir marak menyerap tenaga kerja Indonesia secara tidak resmi di wilayah Asia Tenggara, termasuk Kamboja dan Myanmar.
Menindaklanjuti kasus tersebut, Desk P2MI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada 27 Mei 2025. Fokus pembahasan mencakup penanganan PMI bermasalah asal Sulut, termasuk upaya pencegahan penempatan tidak prosedural di sektor rentan serta perlindungan hukum bagi korban.
Desk P2MI dan Pemprov Sulut menyepakati penguatan kerja sama di berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pelindungan, penegakan hukum, hingga penguatan komunikasi publik. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pelindungan yang lebih responsif dan berkelanjutan, demi menjaga keselamatan serta martabat PMI sebagai duta bangsa di luar negeri.
Editor: Amiruddin. MK
