Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan mengapresiasi upaya perbaikan tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Jumat.
Menko Budi Gunawan menyampaikan bahwa sebanyak 5.000 PMI direncanakan akan diberangkatkan ke delapan negara tujuan, termasuk Jepang, Jerman, dan Uni Emirat Arab. Para pekerja migran ini akan memperoleh gaji minimum sebesar Rp20 juta per bulan.
“Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian P2MI dan KADIN dan merupakan langkah konkret untuk membuka akses kerja layak, meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga,” kata Menko Polkam, 20 Juni 2025.
Ia menekankan pentingnya penempatan PMI secara prosedural guna menjamin perlindungan maksimal bagi para pekerja. Skema penempatan, lanjutnya, harus memastikan adanya kontrak kerja yang adil, perlindungan hukum yang aktif, serta mekanisme pelaporan dini terhadap potensi kekerasan atau eksploitasi.
“Negara wajib hadir dalam setiap fase, mulai dari pelatihan, penempatan, hingga pemulangan. Tugas kita bukan sekadar mengirim, tetapi juga menjaga dan mendampingi mereka,” tegasnya.
Untuk memperkuat hal tersebut, Kemenko Polkam akan terus meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan aparat keamanan melalui Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagai upaya mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan bermartabat.
“Pekerja migran bukan sekadar penyumbang devisa, tetapi juga representasi nilai, etos kerja, dan kehormatan bangsa di mata dunia,” pungkasnya.
Editor: Amiruddin. MK
