Home / Hukrim / Nasional

Selasa, 24 Juni 2025 - 00:03 WIB

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek

mm Redaksi

Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. (NOA.co.id/HO-Puspenkum Kejagung RI).

Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. (NOA.co.id/HO-Puspenkum Kejagung RI).

Jakarta – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 5 (lima) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022, berinisial:

Baca Juga :  Penandatanganan PKS Jam-Intel Kejagung dengan Ditjen AHU

– NAM selaku Mendikbudristek RI periode 2019 s.d. 2024.

– AN selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek tahun 2020.

– MS selaku Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek.

– FRM selaku Wakil Ketua Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Direktorat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020.

Baca Juga :  Dianggap Berhasil, Kemendagri Puji Kinerja Pj. Bupati Pidie

– FS selaku Kepala Biro Keuangan Kemendikbudristek tahun 2020.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” Kata Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Senin 23 Juni 2025.

Sebelumnya, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan senilai Rp 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022.

Baca Juga :  Polisi Amankan Terduga Pelaku Pembuangan Bayi di Toilet Blang Padang

Dalam prosesnya penyidik Kejagung juga telah memeriksa satu stafsus dan konsultan Nadiem. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Kejagung juga masih menghitung kerugian negaranya.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Nasional

Suryadi Djamil Desak Polri Bongkar Pabrik Narkoba hingga ke Jaringan Pemasok

Hukrim

Laporan Korupsi di PWI Pusat Tak Terbukti, Polisi Hentikan Penyelidikan

Nasional

Wali Nanggroe Minta Pejabat Pusat Luruskan Pernyataan soal Aceh: “Harus Selaras dengan MoU Helsinki”

Daerah

Kejati Aceh Gelar Program Jaksa Masuk Sekolah

Hukrim

Kemlu : 10 Ribu WNI Terlibat Online Scam

Nasional

Punya Modal Besar, Indonesia Diharapkan Bisa Memanfaatkan Digital dengan Optimal

Hukrim

Plt. JAM-Pidum Menolak 2 Pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika

Hukrim

JAM-Pidum Terapkan 5 Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Jaminan Fidusia