Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yang akan menjadikan Aceh sebagai tuan rumah peringatan Hari HAM Sedunia, yang direncanakan berlangsung di Banda Aceh, 9–10 Desember 2025 mendatang.
Hal itu disampaikan Wagub saat menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, beserta rombongan di Banda Aceh, Jumat (29/8/2025). Menurut Fadhlullah, momentum ini bukan hanya peringatan hak asasi manusia, melainkan juga penegasan posisi Aceh sebagai daerah yang berhasil melewati konflik panjang dan menjadi contoh perdamaian di tingkat dunia.
“Di Aceh ada korban konflik, ada sejarah panjang yang masih membekas. Bicara HAM di Aceh sangat kompleks. Tetapi dari sini pula lahir satu model perdamaian yang bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa dan dunia,” ujar Fadhlullah.
Ia mengingatkan, sepanjang 30 tahun lebih masyarakat Aceh hidup dalam konflik bersenjata, dampaknya masih terasa. Karena itu, kata Wagub, pemerintah pusat perlu mempercepat implementasi penuh butir-butir perdamaian, yaitu MoU Helsinki.
Fadhlullah menegaskan komitmennya bahwa perdamaian Aceh harus dijaga selamanya. “Tidak ada kemenangan dalam peperangan. Yang ada hanya kerugian. Banyak orang tanpa dosa meninggal. Damai Aceh harus kita jadikan contoh bagi dunia, tapi jangan sampai sejarah perjuangan dan pengorbanan rakyat Aceh dilupakan,” ujar Fadhlullah.
Lebih lanjut Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa Aceh siap menyukseskan peringatan Hari HAM Sedunia. “Mari kita ceritakan sejarah, jangan sampai hilang dari ingatan, tapi juga jangan saling menjatuhkan. Perdamaian Aceh adalah untuk republik yang aman dan damai,” ujar Fadhlullah.
Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, mengatakan alasan pihaknya memilih Aceh sebagai tuan rumah adalah karena Aceh memiliki catatan penting dalam sejarah konflik dan perdamaian. Apalagi tahun 2025 juga bertepatan dengan 20 tahun penandatanganan MoU Helsinki.
“Kami ingin menjadikan Aceh sebagai contoh praktik baik penyelesaian konflik bagi bangsa Indonesia dan dunia. Kegiatan yang nanti kita langsungkan di Aceh berupa seminar, agenda budaya dalam konteks lokal Aceh, serta kunjungan ke situs-situs bersejarah. Walau ruang lingkup terbatas di Banda Aceh,” ujar Atnike.
Ia menambahkan, pelaksanaan peringatan Hari HAM Sedunia ini akan melibatkan Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga di Aceh seperti Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), universitas, dan kelompok masyarakat sipil. “Kami memohon dukungan penuh dari Pemerintah Aceh. Harapan kami juga acara ini bisa dibuka langsung oleh Presiden,” ujar Atnike.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala BRA Jamaluddin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Mahdi Efendi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, serta rombongan Komnas HAM.
Editor: Redaksi
