Banda Aceh – Diskominfotik Kota Banda Aceh menyiapkan program edukasi pencegahan judi online dengan menyasar anak-anak dan orang tua. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman keluarga terhadap ancaman aktivitas ilegal di ruang digital yang terus berkembang.
Kepala Bidang E-Government Diskominfotik Banda Aceh, Asna Mardhia, mengatakan program tersebut masih dalam tahap penyusunan dan penjajakan pihak-pihak yang akan dilibatkan. Diskominfotik berencana menggandeng psikolog dan kepolisian agar edukasi yang diberikan tidak hanya menjelaskan bahaya judi online, tetapi juga dampak yang ditimbulkan.
Menurut Asna, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena dinilai lebih mudah terpapar aktivitas negatif melalui perangkat digital. Namun, edukasi juga akan menyasar orang tua agar mereka dapat mendampingi dan mengawasi penggunaan internet oleh anak.
“Ke depan, kita memang berniat memanggil anak-anak karena lebih mudah disasar. Tetapi orang tua juga akan menjadi sasaran sosialisasi. Programnya sedang kita buat dan pelajari, termasuk menjajaki pihak yang akan dilibatkan, mungkin psikolog dan kepolisian,” kata Asna.
Ia menjelaskan, pelibatan pihak lain diperlukan agar masyarakat memahami bahwa judi online bukan sekadar aktivitas di internet, tetapi memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Edukasi kepada orang tua juga diharapkan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital anak di lingkungan keluarga.
Di sisi lain, Asna menyebutkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan pencegahan dan pemblokiran judi online secara menyeluruh. Kewenangan untuk memblokir penyelenggara sistem elektronik maupun situs judi online berada pada pemerintah pusat.
Meski demikian, Diskominfotik tetap dapat melakukan pembatasan akses terhadap situs judi online melalui jaringan internet yang dikelola pemerintah daerah.
“Kalau ada game online yang terindikasi judi dan diketahui di lingkungan pemerintahan, minimal dari jaringan pemerintah sendiri sudah kita blokir. Jadi, kalau menggunakan WiFi publik milik pemerintah, akses ke situs tersebut tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Asna mengatakan, pemblokiran melalui jaringan pemerintah tersebut menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Namun, upaya itu tidak serta-merta menjangkau seluruh akses internet masyarakat yang menggunakan jaringan penyedia layanan atau provider masing-masing.
Menurutnya, penggunaan teknologi seperti Virtual Private Network (VPN) juga dapat menjadi tantangan dalam pembatasan akses. Melalui teknologi tersebut, pengguna terkadang masih dapat mengakses situs yang telah dibatasi oleh jaringan internet.
Ia menambahkan, situs judi online juga terus bermunculan meskipun sejumlah tautan telah diblokir. Karena itu, pembatasan akses perlu diikuti edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk aktivitas perjudian di ruang digital.
Melalui penyusunan program edukasi dan pembatasan akses pada jaringan pemerintah, Diskominfotik Banda Aceh berupaya mengambil langkah pencegahan sesuai kewenangannya, sekaligus mendorong keterlibatan keluarga dalam melindungi anak dari paparan judi online. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK
