Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menggelar rapat membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.
Revisi Undang-Undang Polri hingga rancangan undang-undang (RUU) Transportasi Online masuk usulan dan revisi UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, revisi UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sedang pembahasan.
“Sudah masuk dan sedang mulai dibahas di Baleg dan revisi UUPA saya ikut rapat serta mengawalnya,” Kata Firman melalui Pesan Singkat kepada Kantor Berita NOA.co.id, Rabu, 10 September 2025.
Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Bob Hasan dalam rapat evaluasi Prolegnas 2025 menginformasikan bahwa Badan Legislasi juga telah menerima beberapa usulan RUU untuk dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU tahun 2025-2029, seperti dilansir Metro TV, Selasa, 9 September 2025.
Berikut ini sejumlah RUU yang masuk daftar Prolegnas 2025-2029:
RUU tentang Kawasan IndustriRUU tentang Kamar Dagang IndustriRUU tentang Transportasi OnlineRUU tentang Patriot BondRevisi UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)Revisi UU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)RUU tentang Satu Data IndonesiaRUU tentang Pekerja Lepas IndonesiaRUU tentang Pekerja Platform Indonesia.
“Ada satu lagi ini BUMD ya, sudah masuk di long list ya,” jelas Bob.
Baleg DPR juga mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU tersebut masuk tiga daftar yang diprioritaskan, berikut ini daftarnya:
RUU tentang Perampasan AsetRUU tentang Kamar Dagang IndustriRUU tentang Kawasan Industri
Ketiga RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR. Bob juga menekankan bahwa tidak perlu lagi perdebatan terhadap RUU Perampasan Aset.
“Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk ke 2025,” ujar Bob
Editor: Amiruddin. MK
