Banda Aceh – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Aceh meminta Pemerintah Pusat bergerak cepat dan tegas menangani bencana banjir serta longsor yang melanda berbagai wilayah Aceh. Pernyataan itu disampaikan Ketua SPS Aceh, Muktarruddin Usman, dalam rilis resmi yang diterbitkan Senin (01/12/2025).
Menurutnya, kerusakan jalan dan jembatan yang memutus akses antarwilayah harus menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap evakuasi, distribusi bantuan, dan mobilitas masyarakat. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pemulihan akses darat dapat memperburuk kondisi warga yang sudah berhari-hari terisolasi.
“Negara tidak boleh hadir setengah hati ketika rakyat sedang ditimpa musibah. Jalan dan jembatan yang terputus harus segera dipulihkan agar akses hidup masyarakat kembali bergerak. Pendataan korban, termasuk yang masih tertimbun, wajib dipercepat demi memastikan tidak ada satu pun warga yang terabaikan. Bantuan pangan, kesehatan, dan logistik harus dimobilisasi secara merata ke semua titik banjir tanpa menunggu situasi memburuk. Ini saatnya pemerintah pusat tampil penuh, bekerja cepat, dan menunjukkan bahwa keselamatan rakyat adalah mandat tertinggi yang tidak bisa ditunda.” ujar Muktarruddin.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran negara yang lebih solid di lapangan. Menurutnya, di balik setiap bencana selalu ada tantangan komunikasi, keterbatasan tenaga penyelamat, dan kerentanan warga yang membutuhkan keputusan cepat dari pemerintah pusat.
“Bencana bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga ujian kehadiran negara di tengah warganya. Ketika akses komunikasi terputus, ketika ribuan keluarga mengungsi tanpa kepastian, dan ketika sebagian wilayah terisolasi berhari-hari, maka yang dibutuhkan adalah respons yang tegas, cepat, dan terukur. Aceh tidak menuntut sesuatu yang berlebihan—kami hanya meminta agar negara menjalankan kewajibannya secara penuh, memastikan setiap warga selamat, terjangkau, dan terlindungi.”
Muktarruddin menekankan perlunya memperkuat koordinasi lintas lembaga agar seluruh proses pencarian, pertolongan, hingga pemulihan berlangsung efektif. “Setiap jam yang terbuang berarti ancaman baru bagi warga di lapangan. Karena itu, kehadiran pemerintah pusat bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi energi penggerak bagi seluruh proses pencarian, pertolongan, dan pemulihan. Dalam situasi seperti ini, keberpihakan kepada rakyat bukan pilihan—melainkan keharusan.”
SPS Aceh berharap pemerintah pusat segera meningkatkan skala penanganan, mengirim dukungan logistik yang lebih besar, dan memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan perhatian yang setara. Bencana ini, menurut SPS, harus dijawab dengan ketegasan, bukan keterlambatan. (r)
Editor: Amiruddin. MK
