Aceh Barat Daya — Kelangkaan energi dan melonjaknya harga kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan layanan publik.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II B Blangpidie, Akhmad Heru Setiawan, menilai situasi tersebut berpotensi mengganggu operasional lembaga negara jika tidak segera ditangani secara konkret.
Heru mengungkapkan, meskipun Lapas Blangpidie belum terdampak secara langsung, efek domino dari kelangkaan BBM dan LPG sudah sangat terasa di tengah masyarakat dan dapat menjalar ke sektor pelayanan publik.
“BBN sekarang antre seperti ular, LPG mulai sulit didapat, dan harga bahan makanan di pajak terus naik. Lapas memang belum kena langsung, tapi efeknya sangat parah,” kata Akhmad Heru Setiawan kepada sejumlah awak media, Senin, (15/12/2025).
Menurutnya, kelangkaan LPG dan BBM bukan persoalan sepele bagi lembaga pemasyarakatan. LPG digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan, sementara BBM , khususnya Solar menjadi sumber energi vital untuk mengoperasikan genset saat terjadi pemadaman listrik.
“Di internal Lapas sudah kami keluarkan warning. LPG itu krusial untuk dapur, dan solar sangat penting untuk genset. Kalau ini terganggu, dampaknya bisa luas,” ujarnya.
Heru menegaskan, genset memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kelangsungan layanan dasar di dalam lapas, terutama saat pasokan listrik PLN terhenti. Gangguan pasokan energi, kata dia, tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas dan keselamatan.
Namun demikian, Heru menyayangkan belum terlihat adanya langkah nyata atau kebijakan jelas dari pemerintah daerah dalam merespons kondisi tersebut.
Padahal, menurut dia, kelangkaan energi dan kenaikan harga bahan pokok telah dirasakan lintas sektor, tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga lembaga pelayanan publik.
“Sejauh ini belum ada kebijakan daerah yang benar-benar terlihat untuk mengatasi kondisi ini,” ucapnya.
Ia menilai persoalan kelangkaan energi dan kenaikan harga bukan semata masalah distribusi, melainkan sinyal tekanan ekonomi yang dapat memicu persoalan sosial jika dibiarkan berlarut-larut.
Terlebih, Abdya merupakan daerah dengan keterbatasan akses distribusi, sehingga sangat rentan terhadap gejolak pasokan.
“Kondisi ini mencerminkan beban yang sedang dirasakan masyarakat secara luas. Kalau tidak cepat direspons, dampaknya bisa ke mana-mana,” kata Heru.
Heru berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk menjamin ketersediaan energi serta menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, kepastian pasokan sangat penting, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga demi menjaga keberlangsungan layanan publik dan institusi negara di daerah.
“Ini perlu perhatian serius. Jangan sampai pelayanan publik ikut terganggu karena kelangkaan energi dan mahalnya harga bahan pokok,” pungkasnya.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
