Simeulue – Sejumlah warga Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, menyegel kantor desa setempat. Hal itu sebagai bentuk protes atas dugaan tidak adanya transparansi pengelolaan dana desa sejak 2023 hingga 2025, Jum’at (26/12/2025).
Aksi penyegelan dilakukan setelah masyarakat menilai pemerintah desa tidak pernah menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) selama tiga tahun terakhir. Selain itu, Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) yang seharusnya digelar setiap akhir tahun juga tidak pernah dilaksanakan.
Tokoh masyarakat Desa Lantik, Habibi Alafan, mengatakan aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan warga terhadap pemerintah desa. “Sudah tiga tahun tidak ada transparansi dana desa. MDST yang seharusnya rutin dilakukan juga tidak pernah dilaksanakan sampai sekarang,” kata Habibi saat ditemui di lokasi.
Menurut Habibi, warga sebelumnya telah menyampaikan persoalan ini kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah kecamatan secara lisan. Namun, hingga kini tidak ada tindak lanjut yang jelas.
“Karena tidak ada solusi, masyarakat akhirnya menyegel kantor desa agar ada kepastian,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Salah satu warga penerima BLT disebut telah menandatangani surat tanda terima, namun mengaku tidak pernah menerima bantuan tersebut.
“Ini menimbulkan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan,” kata Habibi.
Sementara itu, Camat Teupah Barat, Muhsin, S.A.P., menyebut penyegelan kantor desa terjadi akibat miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Ia mengatakan tuntutan warga terkait pelaksanaan MDST memang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran desa.
“Dalam beberapa tahun terakhir MDST belum bisa dilaksanakan. Namun setelah kami jelaskan kepada masyarakat, mereka sudah memahami dan bersedia membuka kembali segel kantor desa,” kata Muhsin.
Ia memastikan aktivitas pemerintahan Desa Lantik kembali berjalan normal dan berjanji akan memfasilitasi penyelesaian persoalan transparansi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor: Redaksi
