Aceh Barat Daya – Hampir satu bulan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera, penderitaan masyarakat terdampak masih jauh dari kata tuntas.
Namun ironisnya, perhatian justru dialihkan pada polemik pengibaran bendera bulan bintang, bukan pada lambannya penanganan dan lemahnya kehadiran negara di tengah krisis kemanusiaan.
Aktivis muda Kabupaten Aceh Barat Daya, Angga Putra Aryanto, SH, dengan tegas meminta semua pihak menghentikan upaya mengkambinghitamkan simbol bendera bulan bintang dan segera mengembalikan fokus pada penanganan bencana serta nasib ribuan warga korban banjir dan longsor.
“Bencana ini sudah berjalan hampir satu bulan. Rakyat masih mengungsi, bantuan belum merata, infrastruktur rusak parah. Tapi yang dipersoalkan justru bendera. Ini bentuk kegagalan melihat prioritas,” tegas Angga, Minggu (28/12/2025).
Bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera mulai terjadi sejak 27–28 November 2025. Hingga 28 Desember 2025, penanganan telah memasuki hari ke-29 hingga ke-31.
Sejumlah laporan lapangan menyebutkan distribusi bantuan memang masih berlangsung, namun berjalan lambat dan belum menjangkau seluruh wilayah terdampak secara optimal.
Di banyak titik, warga masih bertahan di pengungsian dengan fasilitas terbatas. Akses jalan yang terputus, minimnya air bersih, layanan kesehatan yang tidak maksimal, serta ancaman bencana susulan terus menghantui kehidupan masyarakat.
Menurut Angga, polemik bendera bulan bintang yang kembali dimunculkan di tengah situasi darurat bukan hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi mengaburkan kegagalan negara dalam merespons bencana secara serius.
“Pengibaran bendera bulan bintang jangan dipelintir seolah-olah menjadi ancaman. Itu adalah ekspresi kekecewaan dan jeritan batin rakyat Aceh yang merasa diabaikan, terutama karena bencana ini tidak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional,” katanya.
Angga menilai, keputusan pemerintah pusat yang tidak menetapkan banjir dan longsor Aceh serta Sumatera sebagai bencana nasional telah berdampak langsung pada lambannya mobilisasi bantuan dan terbatasnya dukungan anggaran serta sumber daya.
“Kalau status bencana nasional ditetapkan sejak awal, tentu penanganannya tidak akan seperti ini. Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar administrasi atau pertimbangan politik,” ujarnya dengan nada keras.
Ia menegaskan bahwa selama hampir satu bulan terakhir, masyarakat Aceh dipaksa bertahan dalam kondisi darurat yang seolah dianggap biasa oleh pengambil kebijakan di tingkat pusat.
“Anak-anak kehilangan sekolah, petani kehilangan sawah, nelayan kehilangan mata pencaharian. Tapi negara hadir setengah-setengah. Ini fakta yang tidak bisa ditutup dengan isu simbol,” lanjut Angga.
Angga juga mengkritik keras jika aparat atau pihak tertentu lebih sibuk merespons pengibaran bendera dengan pendekatan keamanan, sementara korban bencana masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar.
“Kalau aparat dikerahkan untuk mengurus bendera, tapi bantuan logistik telat, itu ironi yang menyakitkan. Pendekatan represif tidak akan menyelamatkan satu pun korban banjir,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang luka dan konflik, sehingga pendekatan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis dan sosial masyarakat justru berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dan negara.
“Yang dibutuhkan rakyat Aceh hari ini adalah empati, kerja cepat, dan keputusan berani dari pemerintah pusat. Bukan pernyataan normatif dan pengalihan isu,” katanya.
Angga juga menyoroti peran media agar tidak ikut terjebak dalam framing yang menyudutkan simbol, sementara penderitaan korban bencana luput dari perhatian utama.
“Media seharusnya berdiri di sisi korban, bukan memperbesar isu yang justru menenggelamkan krisis kemanusiaan yang nyata di depan mata,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Angga mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi total penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, serta mempertimbangkan secara serius penetapan status bencana nasional demi percepatan pemulihan.
“Berhentilah mencari kambing hitam. Jangan jadikan simbol sebagai tameng kegagalan. Fokuslah pada penanganan bencana, karena yang dipertaruhkan adalah nyawa, martabat, dan masa depan rakyat Aceh,” pungkasnya.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
