Banda Aceh – Berbagai kejanggalan tercium pada proses seleksi calon pejabat eselon II oleh tim yang diketuai T Setia Budi. Beberapa calon yang tidak memenuhi syarat dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Seperti diberitakan banyak media, salah satu peserta seleksi yang tidak memenuhi syarat tapi dinyatakan lolos adalah Teuku Zaufi SE MM. Pejabat eselon III pada Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) itu disebut-sebut tidak memiliki pengalaman 5 tahun dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki.
Kejanggalan ini pun jadi sorotan Koordinator Aliansi Pemuda Aceh (APA), Yahya. Ia menuding panitia seleksi (pansel) bertindak nepotisme karena meluluskan calon yang tidak memenuhi syarat.
Pengamat Kebijakan dan Pemerintahan, Dr Usman Lamreung M.Si, yang dimintai pendapatnya, Jumat (12/7/2024) sore, menduga, ada pihak tertentu bekerja secara sistimatis untuk meloloskan calon-calon yang tak layak.
“Patut diduga, mereka hendak menyalahgunakan integritas pansel, terutama nama baik pak Setia Budi,” ujar akademisi ini.
Menurut Direktur Lembaga Kajian Emirates Development Research (EDR) itu, ada pihak yang ingin mengorbankan reputasi Setia Budi yang dikenal sebagai “Mr Clean” Aceh.
“Pihak ini ingin menghadirkan legitmasi kepada publik bahwa hasil seleksi JPT bersih dan obyektif karena panselnya dipimpin oleh orang yang punya integritas,” kata Usman Lamreung.
Jika dugaan itu benar, Usman sangat menyayangkan praktek menghalalkan segala cara tersebut. Makanya, jauh-jauh hari, dia sudah mengingat pemerintah Aceh agar tidak terjebak pada pendekatan prosedural dalam merekrut calon pejabat.
Jangan hanya kedok
Pada 12 September 2023, melalui media ini, Usman Lamreung juga pernah mengingatkan hal yang sama. Waktu itu, ia mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak mengulang “sandiwara” masa lalu dalam melaksanakan seleksi JPT Pratama. “Jangan hanya kedok, cuma formalitas seperti yang sudah-sudah,” ujarnya, Selasa (12/9/2023).
Dikatakan, bahwa masyarakat menyambut baik kebijakan pemerintah Aceh melakukan seleksi calon pejabat yang akan menduduki eselon II. Dengan adanya seleksi terbuka, kata dia, secara teori akan terjaring SDM aparatur yang andal, cakap, dan siap bekerja.
Lulusan S3 Ilmu Politik itu berharap agar tugas dan kewenangan seleksi benar-benar diberikan secara penuh kepada tim Pansel, sehingga seluruh tahapan proses mampu menjaring nama-nama yang kapabel. “Tanpa ada intervensi dan rekomendasi dari lingkaran kekuasaan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai seleksi kepala SKPA terjadi seperti yang sudah-sudah. Kelompok elit dan partai politik mengacaukan proses seleksi dengan menitipkan calon-calon dari mereka. “Seleksi kepala SKPA jangan hanya kedok. Selama ini kan cuma formalitas, sedangkan calon-calonnya sudah ada semua,” kata Usman.
Penulis: Hidayat S
Editor: Redaksi
