Banda Aceh – Seribuan massa aksi unjuk rasa penolakan revisi undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibubarkan secara paksa oleh petugas Kepolisian, Jumat Malam (23/8/2024).
Demontrasi tersebut berlangsung di gedung wakil rakyat tersebut sejak pukul 16.15 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Aksi mulai memanas saat mahasiswa mencoba menduduki kembali gedung DPRA.
Massa aksi kocar kacir melarikan diri ke arah Simpang Lima Banda Aceh dan Simpang Jambo Tape, Jalan Muhammad Daud Beureuh, saat petugas menembakkan gas air mata.
Aparat kepolisian terpaksa mengamankan sejumlah massa Aksi karna batas unjuk rasa pada pukul 21.00 Wib.
Sebelumnya, Aliansi Pengawal Indonesia (API) Demokrasi melakukan Demonstrasi di Gedung Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Jumat.
“Hari ini kita turun ke jalan bukan tanpa alasan, karena mereka (rezim Jokowi) telah melanggar konstitusi. Apa yang mereka lakukan adalah bentuk pengangkangan konstitusi,” kata salah satu orator dalam orasinya.
Massa terdiri dari mahasiswa tergabung dari beberapa kampus di Banda Aceh, organisasi masyarakat sipil, serta para aktivis Aceh. Mereka menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk tidak melakukan revisi terhadap UU Pilkada.
Mahasiswa tampak memakai almamater dari masing-masing universitas mulai menduduki halaman DPRA dan membentang sejumlah poster kritikan terhadap kinerja pemerintahan.
Tuntutan yang dibawa massa aksi di Aceh sama dengan di seluruh daerah di Indonesia lainnya diantaranya menolak revisi UU Pilkada, menentang politik dinasti, dan mendesak KPU menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada.
Editor: Amiruddin. MK
