Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, H.T. Ibrahim, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, yang dinilai menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek penegakan hukum dan pelayanan publik di Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rilis hasil kajian Jaringan Survei Inisiatif yang menyoroti berbagai indikator kinerja kepolisian di wilayah Aceh. Menurut Ibrahim, data yang dipublikasikan memperlihatkan adanya penurunan angka kriminalitas serta peningkatan tingkat penyelesaian perkara.
“Indikator yang dirilis menunjukkan efektivitas kerja yang semakin terukur. Ini mencerminkan konsolidasi internal yang baik serta strategi penegakan hukum yang lebih presisi,” ujar Ibrahim di Jakarta, Senin, 2 Februari 2026.
Ia menilai, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya pembenahan sistem dan penguatan koordinasi di lingkungan Polda Aceh. Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan jaminan rasa aman yang konkret, dan capaian yang ada menunjukkan arah kebijakan yang semakin tepat.
Di sektor pemberantasan narkotika, Ibrahim juga menyoroti konsistensi aparat dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba, termasuk kasus lintas provinsi dengan barang bukti dalam jumlah besar. Ia menegaskan, langkah tegas tersebut menjadi bagian penting dalam melindungi generasi muda Aceh dari ancaman narkotika yang semakin kompleks.
Selain aspek keamanan, Ibrahim turut mengapresiasi pendekatan kepemimpinan Kapolda Aceh yang dinilai adaptif terhadap isu sosial dan lingkungan. Program penanaman mangrove serta keterlibatan aktif aparat dalam percepatan pemulihan infrastruktur pascabanjir disebut sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus menyentuh upaya pencegahan dan perlindungan jangka panjang. Keterlibatan kepolisian dalam isu lingkungan dan kebencanaan menunjukkan paradigma pelayanan yang semakin luas,” tambahnya.
Sebagai mitra kerja kepolisian di parlemen, Ibrahim menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendukung penguatan kapasitas institusi kepolisian. Ia berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus dipertahankan demi menjaga stabilitas keamanan di Aceh.
Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan daerah dan peningkatan investasi. “Momentum positif ini perlu dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tutup Ibrahim.
Editor: Amiruddin. MK
