Home / Aceh Barat / Pemerintah

Senin, 30 Maret 2026 - 10:22 WIB

Apel Perdana Usai Idulfitri 1447 H, Wabup Aceh Barat Tekankan Disiplin ASN dan Peningkatan Pelayanan Publik

mm Redaksi

Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil memberikan arahan kepada ASN saat apel gabungan usai Idulfitri 1447 H di Meulaboh, Senin (30/3/2026). Foto: Dok. Istimewa

Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil memberikan arahan kepada ASN saat apel gabungan usai Idulfitri 1447 H di Meulaboh, Senin (30/3/2026). Foto: Dok. Istimewa

Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan perdana pasca libur Idulfitri 1447 H di halaman Kantor Bupati, Senin (30/3/2026). Apel yang dipimpin oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, itu menjadi momentum penting untuk menguatkan kembali komitmen para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wabup Said Fadheil menegaskan bahwa disiplin dan semangat kerja para ASN harus kembali ditingkatkan. Ia menyebut, suasana kemenangan Idulfitri seharusnya menjadi energi baru untuk memulai pekerjaan dengan lebih fokus, lebih produktif, dan lebih profesional.
“Momentum ini harus kita jadikan titik awal untuk kembali bekerja dengan semangat yang lebih baik. Jadikan nilai-nilai kemenangan di hari raya sebagai dorongan untuk meningkatkan kapasitas kinerja, mendorong capaian organisasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya.

Baca Juga :  Pangdam IM Bersama Forkopimda Aceh Dampingi Kunker Presiden RI

Said Fadheil juga mengingatkan bahwa Aceh Barat masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang membutuhkan kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Salah satunya adalah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak bergantung pada transfer pusat.
“Kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk mampu menggali potensi daerah secara optimal dengan pendekatan inovatif dan terukur,” tegasnya.

Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tetap stabil. Penanganan stunting disebut sebagai investasi jangka panjang bagi generasi Aceh Barat, sementara implementasi 100 Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus terus berjalan sesuai target.
Data Sektoral Harus Kuat dan Akurat
Wabup turut menekankan pentingnya penguatan data sektoral sebagai dasar perencanaan pembangunan. Menurutnya, seluruh program dan kebijakan harus dilandasi data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Ketua DPKN Kukuhkan Pengurus PAW Wakil Ketua dan Anggota Pengurus

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kualitas pendataan, memperkuat validasi, serta membangun sinergi antar sektor. “Dengan data yang baik, perencanaan dan pelaksanaan program akan lebih tepat sasaran, dan capaian pembangunan dapat diukur secara jelas,” tambahnya.

Baca Juga :  Disdukcapil Banda Aceh Jalin Kerja Sama dengan Rumah Sakit Meuraxa

Disisi lain, Said Fadheil mengajak seluruh perangkat daerah untuk melakukan publikasi kegiatan pemerintah secara positif, bertanggung jawab, dan sesuai etika komunikasi publik. Media sosial dinilai sebagai sarana efektif dalam menyampaikan program, edukasi, serta capaian kerja pemerintah kepada masyarakat.

“Gunakan media sosial sebagai ruang yang konstruktif dan edukatif, agar masyarakat mengetahui dan merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka,” ujarnya.
Apel gabungan ini menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat soliditas, meningkatkan kinerja, dan menyongsong target-target pembangunan di tahun 2026 dengan optimisme baru.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Nasional

Hari jadi Imigrasi Ke-75, Menteri Agus: Sederhanakan Seremoni Fokus Program Penting

Internasional

Presiden Prabowo dan Biden akan Memperingati Bencana Tsunami Aceh

Hukrim

Menko Polhukam: Satgas BLBI Peroleh Aset dan PBNP Senilai Rp38.2 Triliun

Daerah

Mendagri Terbitkan SE Penggunaan Bantuan Keuangan dan Pergeseran Anggaran pada Daerah Bencana

Aceh Besar

Pj Bupati Muhammad Iswanto Buka Rakon TP-PKK Aceh Besar 2023 

Pemerintah

Kuasa Hukum Anita mengirim Surat Klarifikasi kepada Pansel JPTP Aceh soal Gugurnya Kliennya Tanpa Keputusan Resmi

Internasional

Kemlu RI dan KBRI Phnom Penh Fasilitasi Pemulangan Tiga WNI Rentan Asal Sumut, Sulut dan Jabar dari Kamboja

Daerah

DPR Minta Pemerintah Transparan Soal pencabutan kewarganegaraan mantan anggota Brimob Polda Aceh