Jakarta – Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) sebagai kandidat Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk tahun 2026.
Penetapan ini diumumkan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Rabu (24/12/2025). Kemlu menyebut keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan negara-negara Asia Pasifik terhadap peran aktif Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Nominasi Presiden Dewan HAM PBB 2026 rencananya akan disahkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses kerja Dewan HAM sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Kemlu menjelaskan, Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memang mendapat giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada tahun 2026. Karena itu, penetapan Indonesia dinilai sejalan dengan kesepakatan regional yang berlaku.
Kemlu menyebut dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia tidak lepas dari rekam jejak diplomasi Indonesia yang dikenal sebagai jembatan dialog (bridge builder) dalam isu-isu HAM internasional.
Indonesia juga dinilai memiliki posisi independen sebagai negara berkembang yang tidak berpihak pada blok politik tertentu, sekaligus menunjukkan komitmen konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai kawasan dunia.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” tulis Kemlu dalam keterangan resminya.
Pemerintah Indonesia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara anggota Asia-Pacific Group atas dukungan yang diberikan.
“Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua,” tegas Kemlu.
Dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, diplomasi Indonesia di bidang HAM dipastikan akan memainkan peran strategis dalam berbagai agenda global pada tahun mendatang.
Editor: Amiruddin. MK
