Aceh Barat Daya – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menyiapkan langkah besar untuk menekan biaya produksi pertanian.
Bupati Abdya Safaruddin mewacanakan akan menghadirkan subsidi ongkos bajak sawah mulai tahun 2027 guna meringankan beban petani yang selama ini harus mengeluarkan biaya cukup besar setiap musim tanam.
Komitmen tersebut oleh Safaruddin saat memimpin kegiatan Tanam Perdana Padi Gadu Tahun 2026 di hamparan sawah Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan, Senin (8/6/2026).
Safaruddin menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Abdya.
Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya mengejar peningkatan hasil panen, tetapi juga berupaya menekan biaya produksi agar keuntungan petani semakin besar.
“Kita ingin petani memperoleh manfaat yang lebih besar dari setiap musim tanam. Jika ketersediaan lahan mencukupi dan kemampuan keuangan daerah mendukung, maka pada tahun 2027 kita akan mulai memberikan subsidi ongkos bajak sawah,” kata Safaruddin.
Menurutnya, biaya pengolahan lahan masih menjadi salah satu pengeluaran terbesar yang harus ditanggung petani.
Kehadiran subsidi tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat petani untuk terus mengembangkan usaha tani sekaligus menjaga produktivitas lahan pertanian di Abdya.
Selain menyiapkan skema subsidi, Safaruddin juga terus memperjuangkan tambahan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari pemerintah pusat.
Ia menilai modernisasi pertanian menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mempercepat proses tanam dan panen.
Karena itu, Safaruddin memasang target menghadirkan 30 unit combine harvester dan 30 unit traktor empat roda selama masa kepemimpinannya.
Kehadiran alsintan dalam jumlah memadai diyakini mampu meningkatkan efisiensi kerja petani dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja musiman.
“Melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, kita terus mengupayakan tambahan bantuan alsintan. Saya menargetkan Abdya memiliki 30 unit combine harvester dan 30 unit traktor 4WD dalam satu periode pemerintahan,” ujarnya.
Safaruddin menjelaskan peningkatan jumlah alsintan akan memberi dampak langsung terhadap percepatan pengolahan lahan, penanaman, hingga panen.
Langkah itu juga menjadi bagian dari strategi daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Di hadapan para petani, Safaruddin turut memaparkan capaian produktivitas padi Abdya yang menunjukkan tren positif.
Berdasarkan indikator pemerintah pusat, produktivitas padi daerah tersebut mencapai angka 7.200.
Capaian itu menempatkan Abdya sebagai salah satu kawasan dengan potensi pertanian unggulan di wilayah Barat Selatan Aceh.
Ia menilai capaian tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, peningkatan produksi harus berjalan seiring dengan penguatan tata niaga agar nilai tambah hasil pertanian tetap berada di daerah.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemkab Abdya kini mengupayakan pengaktifan kembali Rice Milling Unit (RMU) di Kecamatan Tangan-Tangan.
Pemerintah daerah juga mempercepat pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan berperan dalam menjaga stabilitas harga beras sekaligus memperkuat rantai distribusi hasil pertanian.
Safaruddin menegaskan seluruh program itu bertujuan menjaga agar keuntungan sektor pertanian tidak mengalir keluar daerah.
Ia ingin masyarakat Abdya memperoleh manfaat maksimal dari potensi pertanian yang selama ini menjadi kekuatan utama daerah.
“Prinsipnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Masyarakat Abdya harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari sektor pertanian yang kita bangun bersama,” tuturnya.
Melalui program subsidi bajak sawah, penambahan alsintan, penguatan infrastruktur pascapanen, serta pembentukan BUMD pangan, Pemkab Abdya optimistis mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkokoh posisi Abdya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Aceh.
Langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas pembangunan daerah dalam beberapa tahun ke depan, terutama untuk menjaga ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan.
