Home / Pemerintah / Pidie Jaya

Jumat, 7 Maret 2025 - 22:40 WIB

Bupati Minta Penyusuan RPJMK Pidie Jaya Harus Selaras dengan Kebijakan Pusat

Redaksi

Bupati Minta Penyusuan RPJMK Pidie Jaya Harus Selaras dengan Kebijakan Pusat. Foto: ist

Bupati Minta Penyusuan RPJMK Pidie Jaya Harus Selaras dengan Kebijakan Pusat. Foto: ist

Meureudu – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2026 mulai disusun.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri menghadiri Forum Konsultasi Publik tersebut di Aula Bappeda, Jumat (7/3/2025).

Acara ini di hadiri oleh Anggota DPRK Pidie Jaya, Plt Sekda Pidie Jaya, Tim Tenaga Ahli Bupati, Para Asisten, Staf ahli, Kepala SKPK, Para Kabag Setdakab, Para Camat, Tokoh masyarakat, Ormas, Forum Geuchik, Forum Mukim.

Baca Juga :  Aceh Barat Siap Rebut Juara Umum di Musabaqah Tunas Ramadhan XXIV

Syibral menjelaskan bahwa penyusunan RPJMK Pidie Jaya harus selaras dengan kebijakan nasional serta mencerminkan komitmen daerah.

“Selain itu, penyusunan dokumen ini harus menjamin kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan secara menyeluruh,” ucapnya.

Baca Juga :  Pj Bupati Aceh Besar Resmikan Mushalla Pulau Kapuk

Berkaca dari sejumlah tantangan yang terjadi, dirinya mengajak seluruh stakeholder terkait untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi antar semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademi, maupun masyarakat.

“Tantangan pembangunan ini harus diatasi, maka kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.

Baca Juga :  Dampingi Forkopimda Aceh, Pj Bupati Iswanto Sambut Kajati Aceh

Bupati berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana efektif dalam menyerap aspirasi dan saran konstruktif, agar dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat disusun dengan sempurna.

“Kita harus menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Aceh Barat

Said Fadheil: UTU Bukan Hanya Institusi Pendidikan, Tapi Juga Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Aceh Besar

500 Rider RATA – 5 Dilepas Pj Bupati Aceh Besar

Hukrim

Menko Polhukam: Satgas BLBI Peroleh Aset dan PBNP Senilai Rp38.2 Triliun

Nasional

May Day, Pemerintah Apresiasi Sinergi Positif Buruh dan Pengusaha

Nasional

Presiden Prabowo Lantik Empat Menteri dan Satu Wamen

Nasional

Jaksa Punya Sistem Monitor Kopdes Merah Putih

Aceh Besar

Pj Bupati Aceh Besar Hadiri Lauching Kampung Bebas Narkoba di Gampong Lam Sabang 

Nasional

Libur Panjang Idul Fitri, Kemenko Polkam Pastikan Keamanan dan Penyelenggaran Pelayanan Publik Berjalan Optimal