Banda Aceh – Kasus dugaan korupsi bantuan budidaya ikan kakap dan pakan rucah untuk masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur tahun 2023 pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai Rp 15,7 miliar mulai memasuki babak baru.
Setelah menetapkan Ketua BRA berinisial SH dan lima orang lainya menjadi tersangka, kini Kejaksaan Tinggi Aceh mulai menelusuri jejak aliran dana pada kasus korupsi tersebut.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Ali Akbar SH, MH mengatakan, penyidik mulai mengendus aliran dana yang diduga dinikmati oleh sejumlah pihak. Namun, Ali tidak merincikan kepada siapa saja dana bantuan masyarakat korban konflik itu mengalir.
“Aliran dana korupsi BRA sebagian sudah masuk dalam materi perkara. Tidak bisa kita sampaikan ke dalam forum ini,” kata Ali kepada wartawan saat konferensi pers capaian kinerja Kejati Aceh sekaligus memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 di Kantor Kejati Aceh, Senin (22/7/2024).
Penyidik pun telah mencekal tiga orang tersangka dalam kasus ini. “Kita cekal tiga orang tersangka. Untuk tersangka lain yang kami anggap tidak perlu dicekal maka tidak kita lakukan. Terkait ke mana aliran dananya, masih kita telusuri,” tegas Ali.
Keenam tersangka tersebut memiliki peran masing-masing dalam kasus ini, keberadaan SH sebagai Ketua BRA. Sementara tersangka ZF selaku Koordinator/Penghubung Ketua BRA. Tersangka Mhd (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Budidaya Ikan Kakap dan Pakan Rucah).
Sementara tersangka M selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Budidaya Ikan Kakap dan Pakan Rucah). Kemudian tersangka ZM, selaku Peminjam Perusahaan untuk pelaksanaan Pengadaan Budidaya Ikan Kakap dan Pakan Rucah dan tersangka HM (Koordinator/Penghubung rekanan Penyedia)
Dasar penetapan tersangka dalam kasus BRA ini, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan surat serta barang bukti berupa dokumen terkait dengan Pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah untuk masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur telah diperoleh bukti permulaan yang cukup.
Berdasarkan proses penyidikan, diketahui bantuan Budidaya Ikan Kakap dan Pakan Rucah untuk Masyarakat Korban Konflik di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2023 itu tidak pernah ada, alias fiktif. Masyarakat korban konflik sebagai penerima manfaat tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut, melainkan sejumlah uang tunai dengan nilainya bervariasi.
Diketahui pula, perusahaan yang merupakan penyedia barang tidak pernah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sebab perusahaan tersebut juga fiktif dan sebagai penerima fee dengan modus peminjaman nama perusahaan.
Penulis: Hidayat S
Editor: Redaksi
