Aceh Singkil – Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) secara tegas mempertanyakan kejelasan dan arah penggunaan dana bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi Kabupaten Aceh Singkil, khususnya untuk penanganan dampak bencana.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, menyatakan bahwa hingga saat ini masyarakat Aceh Singkil tidak mendapatkan informasi terbuka terkait peruntukan, mekanisme penyaluran, maupun realisasi dana bantuan tersebut. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah penderitaan rakyat yang masih bergulat dengan banjir, kerusakan infrastruktur, serta dampak bencana yang belum tertangani secara maksimal.
“Kami mempertanyakan dengan tegas, ke mana arah dana bantuan Presiden itu? Jika memang untuk penanganan bencana, mengapa masyarakat tidak melihat hasil yang nyata di lapangan?” Kata Budi Harjo dalam keterangan resminya, Minggu, 21 Desember 2025.
Budi Harjo juga menegaskan, diamnya pemerintah daerah dalam menjelaskan penggunaan dana bantuan berpotensi mencederai kepercayaan Presiden dan rakyat Aceh Singkil.
“Jangan jadikan nama Presiden sebagai tameng, sementara rakyat dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Dana bantuan bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk menyelamatkan rakyat,” ujarnya.
Sebelumnya, Dikutip dari penaaceh.com, Minggu (21/12), Dana bantuan penanganan dampak bencana banjir dan longsor sebesar Rp4 miliar yang dialokasikan Presiden Prabowo Subianto untuk Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan telah masuk ke kas daerah.
Berdasarkan penelusuran PENAACEH, dana tersebut telah diterima pemerintah daerah sekitar dua hari lalu. Menyusul masuknya anggaran itu, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon memanggil sejumlah kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) untuk menyampaikan usulan belanja yang berkaitan dengan penanganan dampak kebencanaan banjir.
Sejumlah SKPK yang mengajukan usulan di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Syariat Islam (DSI) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Singkil.
Khusus Disdikbud Aceh Singkil, dilaporkan mengusulkan anggaran sekitar Rp2 miliar. Usulan tersebut diperuntukkan bagi pengadaan perlengkapan sekolah berupa pakaian, celana, dan tas bagi siswa SD dan SMP yang terdampak banjir.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Amran, membenarkan adanya usulan tersebut.
“Ya benar, sekitar segitu, Rp2 miliar,” kata Amran saat dikonfirmasi, Sabtu (13/12/2025).
Saat ditanya mengenai data jumlah siswa dan sekolah terdampak banjir yang menjadi dasar usulan, Amran menyebut data tersebut tersedia, namun belum merinci lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa usulan tersebut masih bersifat awal dan belum mendapat persetujuan Bupati Aceh Singkil.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, petunjuk teknis penggunaan dana Rp4 miliar tersebut belum dijabarkan secara rinci. Namun, dana itu tidak diperkenankan digunakan untuk pembangunan fisik atau proyek infrastruktur, melainkan difokuskan pada kebutuhan pengadaan yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak banjir dan longsor.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan dana Rp4 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan tersebut diambil dalam rapat koordinasi penanganan dampak bencana Sumatra yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).
Editor: Amiruddin. MK
