Aceh Barat Daya — Dapur Menu Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) diminta untuk memperkuat identitas daerah dengan menyajikan menu-menu berbahan baku lokal, terutama roti dan pangan berbasis kearifan lokal lainnya.
Upaya ini dianggap penting untuk meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha mikro di sektor pangan, sekaligus memastikan manfaat keberadaan dapur MBG kembali kepada masyarakat Abdya.
Dorongan tersebut disampaikan oleh berbagai pihak yang menilai penggunaan bahan baku lokal akan memberikan dampak ekonomi langsung kepada para pengusaha roti dan UMKM kuliner di daerah.
Selama ini, sebagian kebutuhan bahan pangan di dapur MBG masih dipenuhi dari luar daerah, padahal Abdya memiliki potensi dan pelaku usaha yang mampu menyediakan bahan makanan berkualitas.
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Abdya, Suhaimi, menegaskan bahwa penting bagi dapur MBG untuk mengedepankan produk lokal yang tersedia dan dapat dipasok oleh masyarakat sekitar.
“Kalau ada yang lokal, untuk apa harus yang luar? Kita punya banyak pengusaha roti, usaha rumahan, dan produk pangan dengan kualitas bersaing. Mereka perlu dilibatkan agar dapur MBG ini memberi manfaat ganda, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan tetapi juga bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa ketersediaan produk makanan di Abdya cukup beragam, terutama produk berbasis tepung, kacang-kacangan dan lainnya.
Menurutnya, menu lokal dapat masuk dalam variasi hidangan MBG, sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Abdya kepada penerima manfaat dapur tersebut.
Namun, Suhaimi mengakui bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dari dalam daerah. Salah satunya adalah susu, yang hingga kini belum diproduksi oleh pelaku usaha lokal.
“Kecuali susu yang memang belum ada diproduksi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk komponen tertentu yang belum tersedia, tentu kita tetap harus membeli dari luar. Tapi selain itu, sangat memungkinkan bagi kita untuk memaksimalkan produk lokal yang sudah ada,” jelasnya.
Dorongan penggunaan menu lokal ini juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat.
Selama ini, pelaku usaha kecil di sektor pangan sering kali mengalami kendala pemasaran. Dengan adanya dapur MBG, peluang untuk memasarkan produk menjadi lebih besar dan terjamin.
“Dapur MBG bukan hanya menyajikan menu bergizi gratis, tetapi juga membuka peluang ekonomi. Jika para pengusaha roti diberdayakan dan masuk sebagai pemasok, maka ekosistem ekonomi daerah akan lebih hidup,” lanjut Suhaimi.
Ia menilai bahwa pemerintah daerah maupun pengelola dapur memiliki peran penting dalam memastikan rantai pasoknya mengutamakan produk lokal.
Sejumlah pengusaha roti di Abdya juga menyambut baik wacana tersebut. Mereka berharap dapur MBG dapat membuka ruang kolaborasi agar pelaku usaha mikro dapat terlibat dalam penyediaan bahan pangan. Selama ini, mereka menghadapi tingginya biaya distribusi dan ketatnya persaingan produk dari luar daerah.
Menurut salah satu pengusaha roti di Abdya, Santry dari Cirasa Cake, keterlibatan mereka dalam penyediaan bahan makanan untuk dapur MBG dapat meningkatkan jumlah produksi, stabilitas usaha, dan kepastian pasar.
“Jika dapur MBG mengambil produk dari kami, tentu itu sangat membantu. Kami bisa meningkatkan kapasitas produksi, membuka peluang kerja baru, dan menjaga keberlangsungan usaha,” ujar pengusaha wanita yang tergabung di IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) cabang Abdya ini.
Selain itu, penggunaan menu berbasis kearifan lokal juga dinilai dapat meningkatkan kualitas gizi dari makanan yang disajikan.
Abdya dikenal memiliki keanekaragaman pangan berbahan lokal seperti singkong, pisang, ubi jalar, dan olahan berbasis tepung yang dapat diadaptasi menjadi menu MBG.
“Penggunaan bahan lokal yang segar juga dapat memperkecil biaya logistik, menjaga kualitas rasa, dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah,” tambah Suhaimi.
Lebih tegas, Suhaimi menilai bahwa mengutamakan bahan lokal di dapur MBG akan memperkuat keberlanjutan program tersebut.
“Selain membantu pelaku usaha, langkah ini juga dapat membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program sosial yang ada,” imbuhnya.
Ia berharap, dapur MBG harus menjadi contoh model pemberdayaan yang inklusif. Bukan hanya memberi makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga memberi kehidupan kepada pelaku usaha kecil.
“Dengan adanya dapur MBG ini diharapkan pengusaha roti di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diberdayakan,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan ini dapat segera diwujudkan melalui kerja sama antara dapur MBG, UMKM, dan pemerintah daerah.
“Jika berjalan baik, pendekatan tersebut dapat menjadi model pengembangan ekonomi berbasis sosial yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat,” pungkas Suhaimi
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
