JAKARTA – Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) resmi meluncurkan Indonesian Center for Health Evidence-Informed Policy (I-CHIP) melalui Grand Launching I-CHIP UMJ dan Seminar Internasional, Selasa (15/9). Kehadiran pusat studi ini mendapat dukungan sejumlah tokoh nasional yang melihat tantangan kesehatan Indonesia semakin kompleks dan membutuhkan kebijakan berbasis bukti, kolaborasi lintas disiplin, serta keberanian membangun kedaulatan kesehatan nasional.
Grand Launching dan Seminar Internasional ini dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, serta Prof. Dr. Din Syamsuddin. Kehadiran para tokoh tersebut menandai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat dalam membangun masa depan kebijakan kesehatan Indonesia.
Acara juga dihadiri Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Kristen dari Johns Hopkins University, Prof. Abd. Razak Thaha, Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah, jajaran wakil rektor, dekan, akademisi, peneliti, serta berbagai pemangku kepentingan sektor kesehatan.
Forum ini sekaligus menegaskan positioning I-CHIP sebagai ruang perjumpaan antara akademisi, peneliti, pemerintah, penyelenggara jaminan kesehatan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan kesehatan, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti memberikan perhatian khusus pada persoalan kesehatan mental generasi muda. Menurutnya, kesehatan tidak dapat lagi dipahami hanya dalam dimensi fisik. Kesehatan mental dan wellbeing menjadi persoalan yang semakin penting dalam dunia pendidikan, terutama di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Abdul Mu’ti menilai I-CHIP dapat mengambil peran strategis untuk menghadirkan kajian sekaligus solusi atas persoalan kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga ekosistem tempat anak tumbuh secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
Karena itu, diperlukan sinergi yang semakin kuat antara sekolah, keluarga, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan program Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat, mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat hingga tidur tepat waktu.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya pemanfaatan data dan bukti ilmiah sebagai fondasi penyusunan kebijakan kesehatan. Tantangan kesehatan Indonesia, mulai dari penyakit tidak menular, tuberkulosis hingga peningkatan usia harapan hidup, membutuhkan intervensi yang didasarkan pada data serta kemampuan menerjemahkan hasil penelitian menjadi kebijakan.
Budi juga menekankan agenda menuju kedaulatan kesehatan. Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung kepada produk kesehatan dari luar negeri. Hilirisasi industri kesehatan, termasuk produksi berbagai alat kesehatan dan pengolahan plasma darah di dalam negeri, menjadi bagian penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Dalam konteks tersebut, kehadiran I-CHIP dapat memperkuat ekosistem kebijakan kesehatan berbasis bukti. Perguruan tinggi dan pusat studi memiliki posisi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berangkat dari intuisi, tetapi ditopang data, riset, evaluasi, dan bukti empiris yang kuat.
Perspektif lain disampaikan Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria. Ia menilai I-CHIP hadir pada momentum penting ketika dunia ilmu pengetahuan sedang mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan monodisiplin menuju transdisiplin.
Menurut Arif Satria, berbagai persoalan kesehatan hari ini bersifat sistemik dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Persoalan stunting, misalnya, berkaitan dengan sistem pangan, lingkungan, perubahan iklim, kondisi sosial, ekonomi hingga kualitas nutrisi. Karena itu, ilmu kesehatan perlu bertemu dengan berbagai disiplin lainnya untuk menghasilkan solusi yang lebih utuh.
Perubahan paradigma tersebut juga terlihat melalui berkembangnya pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pada saat yang sama, perkembangan genomik, kecerdasan buatan, personalized medicine, serta riset obat berbahan alam membuka ruang baru bagi Indonesia untuk membangun ekosistem riset dan inovasi kesehatan yang lebih mandiri.
Direktur I-CHIP UMJ Dr. drg. M. Arief Rosyid Hasan, MKM mengatakan tiga perspektif tersebut semakin memperjelas mandat yang harus dijalankan I-CHIP.
“Pesan dari Mendikdasmen, Menteri Kesehatan, dan Kepala BRIN memperlihatkan bahwa kesehatan hari ini tidak bisa lagi dikerjakan secara sektoral. Kita membutuhkan jembatan antara ilmu pengetahuan, data, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Di situlah I-CHIP ingin mengambil peran,” ujar Arief.
Menurut Arief, I-CHIP dibangun bukan sekadar untuk menambah pusat studi di lingkungan perguruan tinggi. I-CHIP ingin memosisikan diri sebagai knowledge broker, yakni lembaga yang menjembatani kesenjangan antara pengetahuan yang dihasilkan melalui riset dengan keputusan yang dibuat pemerintah dan pemangku kepentingan.
“Kehadiran Menteri Kesehatan, Mendikdasmen, Kepala BRIN, BPJS Kesehatan, BKPK Kemenkes, BRIN, para ilmuwan dari dalam dan luar negeri, serta pimpinan perguruan tinggi menunjukkan satu hal: persoalan kesehatan memang harus kita kerjakan bersama. I-CHIP harus menjadi rumah kolaborasi pengetahuan untuk kebijakan kesehatan Indonesia,” kata Arief.
Ia menambahkan, riset tidak boleh berhenti di jurnal dan rak perpustakaan. Bukti ilmiah harus mampu diterjemahkan menjadi policy brief dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan. Rektor UMJ juga menekankan pentingnya I-CHIP menghasilkan policy brief yang ringkas dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan.
I-CHIP membawa lima misi utama, yakni sintesis pengetahuan, pengawalan kebijakan strategis, advokasi berbasis keadilan, kolaborasi transdisiplin, serta penguatan kedaulatan sains dan inovasi. Dengan agenda tersebut, I-CHIP diharapkan menjadi ruang kolaborasi akademisi, pemerintah, tenaga kesehatan, industri, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan kesehatan.
Arief menegaskan bahwa orientasi akhirnya adalah memastikan kebijakan kesehatan benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.
“Kedaulatan kesehatan membutuhkan kedaulatan pengetahuan. Kita tidak mungkin menjadi bangsa yang berdaulat dalam kesehatan apabila keputusan-keputusan strategis kita tidak dibangun di atas kemampuan menghasilkan, mengolah, dan menggunakan pengetahuan kita sendiri. I-CHIP ingin mengambil bagian dalam ikhtiar besar itu,” tutup Arief.
