Aceh Timur – Ketua Yayasan Konservasi Alam Timur Aceh, Zamzami Ali mendesak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengambil langkah tegas terkait maraknya penggunaan pukat trawl di perairan Selat Malaka, khususnya di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa.
Menurut nelayan setempat, belasan kapal penangkap ikan yang menggunakan jaring trawl baru-baru ini terpantau beroperasi di kawasan tersebut. Ia menyebut praktik ini telah menimbulkan keresahan luas di kalangan masyarakat pesisir karena berpotensi merusak kelestarian sumber daya laut.
“Penggunaan trawl secara terang-terangan merupakan praktik illegal fishing yang tidak hanya mengancam keberlanjutan stok ikan, tetapi juga menghancurkan habitat dasar laut. Kami meminta pemerintah melalui Ditjen PSDKP segera melakukan penindakan konkret,” Kata Zamzami, Senin 14 Juli 2025.
Diketahui, Pukat harimau merupakan alat tangkap berupa jaring yang ditarik di belakang kapal. Metode ini menyapu bersih seluruh biota laut di dasar dan dekat dasar perairan, tanpa pandang bulu.
Penggunaan Pukat Harimau melanggar UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
Serta penggunaan pukat harimau tersebut telah dilarang dalam qanun (peraturan daerah) Aceh Nomor 7 Tahun 2010.
Editor: Amiruddin. MK
