Simeulue – Suara keluhan mulai menggema dari desa-desa di Kabupaten Simeulue. Para aparat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik mengaku hampir enam bulan terakhir tak kunjung menerima insentif yang menjadi hak mereka, Kamis (11/12/2026).
Kondisi itu membuat banyak perangkat desa berada dalam tekanan ekonomi yang kian menyesakkan, sementara mereka tetap dituntut bekerja normal melayani masyarakat.
Di sejumlah desa, para aparat desa mengungkapkan bahwa mereka terus melaksanakan tugas harian meski bayangan tentang kepastian pembayaran insentif belum juga tampak.
“Sudah hampir enam bulan kami tidak menerima insentif. Kami tetap bekerja setiap hari, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujar seorang perangkat desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia menegaskan, insentif tersebut bukan semata penghargaan atas kinerja, melainkan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kami juga punya anak, punya kebutuhan harian. Ini bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal kepastian,” ucapnya dengan nada kecewa.
Meski kondisi ekonomi terhimpit, para aparat desa tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik. Urusan administrasi kependudukan, pembangunan desa, hingga pengelolaan kegiatan sosial tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun beban psikologis terus menumpuk.
“Kadang kami harus meminjam atau berhutang di kios untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara masyarakat menuntut pelayanan cepat. Kami paham itu tugas kami, tapi kami juga manusia,” ungkap mereka.
Para aparat desa mengaku sudah berulang kali mempertanyakan keterlambatan pencairan insentif kepada pihak terkait. Namun jawaban yang diterima masih sebatas bahwa “proses sedang berjalan”, tanpa penjelasan lebih jauh.
Dampaknya mulai dirasakan warga. Pelayanan publik yang biasanya lancar kini sesekali tersendat karena aparat bekerja dalam kondisi yang tidak ideal.
“Bagaimanapun juga, mereka butuh motivasi. Kalau insentif saja tidak jelas, bagaimana mereka bisa fokus?” kata seorang tokoh masyarakat.
Keterlambatan pembayaran insentif itu memicu keprihatinan karena aparat desa merupakan garda terdepan pemerintahan di tingkat bawah. Kesejahteraan mereka, menurut banyak pihak, seharusnya menjadi prioritas agar roda pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Masyarakat dan perangkat desa kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah, kejelasan, transparansi, serta penyelesaian segera atas persoalan yang berlarut. Mereka berharap situasi tidak dibiarkan hingga mengganggu pelayanan bagi warga masyarakat.
Editor: Redaksi
